KETAPANG, KALIMANTAN BARAT, BN – Presiden Ir. Joko Widodo (JOKOWI) realisasikan dana ADD sebesar Rp 60 Trilyun namun yang terjadi di Ketapang adanya embusan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sungai Kelik Kecamatan Nanga Tayap.
Sabtu 30/12/2017 lalu Sandy dan Sarjoyo mengatakan pada BN ,’’ Pembangunan Desa dihilangkan oleh kades dengan aliran Uang ADD tahap 2 kurang lebih Rp.500 juta pada tahun 2017.’’ katanya
Menurutnya, “Kades Ejar Suandi, terindikasi keras melakukan mark up harga dan kuantitas barang saat melakukan pembangunan TPA Nurul Taqwa, Hal itu merupakan salah satu wujud terang-terangan korupsi dilakukan Kades Ejar Suandi. Kasus tersebut telah diLaporkan kepada Bapak Bupati Martin Rantan.SH, “tambahnya
Masih kata Sandy dan Sarjoyo, “terkait dugaan kasus ADD dengan modus operandi dengan cara menghilangkan Iteam volume Proyek TPA, mencatut perjalanan dinas, honor tenaga kebersihan kantor, air, listrik dan telepon, belanja perjalanan dinas luar daerah dan kegiatan pembangunan penambahan teras Gedung Kantor RT 10 Dusun Kelik Tua. Disinyalir semua Fiktif dalam pertanggungjawaban SPJ Kades Ejar Suandi, dia buat dengan manipulasi data, yang tidak ada di buat ada,” ujarnya Sandi dan Sarjoyo kepada Awak BN
Indikasi bentuk dugaan korupsi lainnya menurut Sandy dan Sarjoyo yang dilakukan pemerintah desa yaitu pengelapan, penyalahgunaan anggaran, Penyalahgunaan wewenang, pungutan Liar, mark-up anggaran, laporan fiktif dan pemotongan anggaran.
“Modusnya antara lain membuat rancangan anggaran biaya di atas harga pasar dan pengelembungan atau mark-up retribusi desa. Misalnya harga dimahalkan dan beli barang 5 mengaku 8 dalam laporannya, yang lebih nekatnya lagi, dana yang ada disimpannya ke bank dan untuk saat ini belum bisa dibangunkan ke desa, uangnya masih ada di bank, “lanjutnya.
“Itukan uang ADD dari negara untuk rakyat kok di simpan di bank, kalau dana tersebut di endapkan, berapa kades dapat bunga dari uang ADD yang diendapkan tersebut. Jelas sekali ini adalah pengendapan uang dana ADD atau pencucian uang atau money laundry, ”papar Sandy dan Sarjoyo.
“Kami berharap Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT) untuk segera membentuk team investigasi dalam penyimpangan keuangan negara untuk rakyat di pedalaman desa karena dengan kekuasaan dan jabatannya kades ciptakan sisteming mengerogoti dana ADD dengan cara kongkalikong, halal, haram dan hantam, tak peduli itu amanah milik rakyat miskin di Desa Sei. Kelik Ketapang Kalbar, “ungkapnya.
Terkait PT LSM – BGA, Suandy dan Sarjoyo menambahkan, lebih celakanya lagi Kades Ejar Suandi memberikan statsemen perihal perusahaan yang bergerak di perkebunan kelapa sawit PT. LSM-BGA Group terkait pencemaran limbah, pengarapan sepadan sungai, penutupan akses sungai alam dan penutupan akses sungai sumber kehidupan masyarakat desa dan pengusuran kuburan umum.
Namun keluhan masyarakat setempat bersama Kadus Desa setempat tak di gubris serta di respon Kades Ejar Suandi, malah sebaliknya dia mendukung Perusahaan Kebun sawit yang telah mengsengsarakan masyarakatnya dan memberikan komentar di dalam berita online bahwa warga tidak ada yang terkena dampak limbah dan ribut masalah yang lainnya, malahan Kades Ejar Suandi menyalahkan Sandy dan Sarjoyo.
Sedangkan Bapak Bupati Martin Rantan, SH dan Kadis PERKIMLH Sukirno telah menerbitkan surat dengan hasil LAB limbah PT. LSM-BGA Group mengandung racun dan tanaman sawit di sepanjang sepadan sungai harus di tebang, indikasi adanya pembunuhan orang hutan di dalam HGU kebun tersebut sekaligus pengusuran kuburan umum segera di tindak secara hukum, nah pertanyaan ada apa dengan Kades Ejar Suandi,?
“Ejar Suandi bela perusahaan kebun sawit dengan berbohong memberikan keterangan palsu di dalam statsemen ini, menjadi sebuah pertanyaan mengapa seorang Kades Bela Perusahaan yang sudah jelas merusak lingkungan kehidupan masyarakat desanya. Kilas balik secara tidak langsung melawan keputusan Bapak Bupati Martin Rantan, SH beserta Kadis PERKIMLH Sukirno, ” timpalnya Sandy dan Sarjoyo saat di lansir awak BN.*** (Yan Pullar)
