Connect with us

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Palangka Raya Tinggal Menunggu Keputusan Politik

JAKARTA

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Palangka Raya Tinggal Menunggu Keputusan Politik

Anggota Komisi IV DPR RI, Hamdhani

JAKARTA, BN – Sudah saatnya pemerintah menindaklanjuti pemindahan ibu kota negara, di tengah masih hangatnya isu gempa. Selasa (23/1/2018) siang, gempa 6,1 skala richter melanda Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Parahnya, guncangan yang menimbulkan ketakutan itu, diikuti beredarnya kabar bohong alias hoax, yang menyatakan akan terjadi gempa susulan 7,4 SR, Selasa malam ini, pukul 22.00-00.00 WIB.

“Pemindahan ibu kota negara perlu disegerakan, dan diputuskan, agar ada kepastian. Sudah saatnya DKI Jakarta yang padat penduduk, dan rawan gempa, dikurangi bebannya, dan digantikan di daerah lain yang lebih aman. Pemindahan ibu kota, jangan lagi hanya wacana dan wacana, “kata Hamdhani, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Tengah, dalam rilisnya, Selasa malam.

Saat gempa melanda, orang-orang berlarian ke luar rumah, para karyawan bergegas ke luar gedung pencakar langit di Jakarta. Rata-rata wajah mereka cemas, pucat ketakutan menjadi korban reruntuhan bangunan gedung. Hamdhani menceritakan, di gedung DPR,  para peserta rapat, dan pegawai berhamburan keluar. Semua panik. Para pekerja banyak yang langsung pulang kerumah dan beberapa kantor tidak melakukan aktivitas yang berarti. Takut terjadi hal-hal yang tak diinginkan.

“Ibu kota negara, sebagai daerah pusat kekuasaan harus berada di wilayah yang aman, bebas gempa, atau bencana lainnya,” ungkas anggota Fraksi Partai NasDem tersebut.

Mengutip data yang ada, Hamdhani menyebutkan, Kota Palangka Raya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, setidaknya sudah tiga kali diusulkan dan dikaji sebagai Ibu Kota RI oleh tiga Presiden berbeda. Pertama,  Soekarno atau Bung Karno, disusul Susilo Bambang  Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo yang karib disapa Jokowi.

“Saat ini, tinggal keputusan politik, dan hukum untuk menetapkan wilayah ibu kota Republik Indonesia yang baru. Ini penting agar ada kepastian, selain agar persiapan lebih matang,” kata Hamdhani, anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Beberapa waktu lalu, Ketua Tim Kajian Pemindahan Ibu Kota Negara, Kementerian PPN/Bappenas, Imron Bulkin mengatakan, terdapat beberapa hal kuat yang menjadi pertimbangan rasional pemindahan ibu kota dari Jakarta. Pertama, mengurangi beban Jakarta dan Jabodetabek, mendorong pemerataan pembangunan, mengubah mindset pembangunan Java centris menjadi Indonesia centris.

Dalam seminar nasional bertajuk ‘Pemindahan Ibukota Negara, Pengaruh Kebijakan dan Masa Depan Indonesia’, di Palangka Raya, Desember lalu,  Pimpinan Vokasi Universitas Indonesia, Antony Sihombing, mengatakan Palangka Raya sangat strategis bagi Indonesia secara keseluruhan. Selain itu, kata Ahli Arsitektur Perkotaan itu, rencana pemindahan ibu kota akan mendukung program Pemerintah membangun Indonesia Tengah dan Timur.

Dari kajian Makro Optimasi Ruang yang telah dilakukannya, kota Palangka Raya sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai Ibu Kota NKRI. Ia juga memastikan, pemindahan ibu kota akan memberikan dampak positif bagi masyarakat asli daerah. Sebab, kata Wakil Direktur Bidang Sumber Daya, Ventura dan Administrasi Umum Program Vokasi UI itu, wilayah yang menjadi ibu kota baru akan mengalami kemajuan pesat di bidang tata kota, infrastruktur maupun ekonomi, lanjutnya. (Ri)

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in JAKARTA

To Top
%d blogger menyukai ini: