SURABAYA, JATIM, BN – Bicara perihal Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Penerima Bantuan Iuran (PBI) kuota Pemerintah Kota Surabaya dengan APBD Pemerintah Kota Surabaya, Walikota Surabaya Tri Rismaharini menjelaskan kepada wartawan saat jumpa pers di kediamannya, Rabu (27/02/2019).
“Surabaya adalah salah satu kota yang tidak pernah menunggak dalam pembayaran iuran BPJS PBI,” tegas Risma.
Sesuai perwali Kota Surabaya Nomor 53 tahun 2014 Kepesertaan PBI adalah warga Kota Surabaya yang tidak mampu. Kebijakan yang selama ini telah di tuangkan dalam Peraturan Walikota Pemkot menambah enam kelompok penerima bantuan iuran JKN yang telah dibiayai dari APBD Kota Surabaya.
Kepala Dinas Kesehatan Surabaya Febria Rachmanita, Kamis (04/03/2019) mengatakan, data penerima PBI-APBD Kota Surabaya hingga Bulan Februari 2019 sudah mencapai 550.386 jiwa. Yang terbaru, Pemkot Surabaya baru membagikan sebanyak 128.913 kartu.
Terpisah,Kepala Cabang BPJS Kesehatan Surabaya, dr. Herman Dinata Miharja saat di klarifikasi wartawan, total peserta BPJS PBI di kota Surabaya per 04 Maret 2019, sejumlah 554.965 jiwa yang telah terdaftar, masih dalam proses mutasi 40.917 jiwa, total keseluruhan 595.883 jiwa.
Terkait program ke depan, Kacab BPJS Kesehatan mengharapkan dukungan penuh dari Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur.
Pemerintah Pusat menargetkan Universal Health Coverage (UHC) akan tercapai per 1 Januari 2019 di mana sebanyak 95 persen atau sekitar 160 jutaan lebih penduduk Indonesia harus punya jaminan kesehatan dengan menjadi program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola BPJS Kesehatan.
“Besar harapan kami (BPJS kes) dapat bertemu dengan bu Risma untuk membahas langkah BPJS kesehatan ke depan guna mewujudkan warga Surabaya menjadi peserta JKN KIS baik Non PBI maupun PBI seluruhnya,” pungkasnya. (boody)
