BANYUWANGI, JATIM, BN-Kegiatan BPTD Wilayah XI Provinsi Jawa Timur pada hari Kamis, 27 Agustus 2020 melaksanakan kegiatan Pembukaan Acara Semiloka Kepengusahaan Angkutan Umum Tahun 2020 dengan Tema “Digitalisasi Pelayanan Angkutan Orang Menuju Era Industri 4.0″ bersama Dirjen Perhubungan Darat dan dilanjutkan dengan Pers Conference bersama Polres Malang terkait dengan dugaan Pemalsuan Blue di Hotel Ijen Suites Malang.
Kepala BPTD XI Jawa Timur Hanura K.I, AMD.LLAJ, S.Sos, SH, MM menjelaskan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menemukan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) yang teridentifikasi palsu di UPPKB Singosari Malang, Jawa Timur, dan temuan ini awalnya diketahui oleh Kepala Satpel Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Singosari, Bambang Kartika,” jelas Hanura melalui handphone seluler WA pada Wartawan bidiknasional.com Biro Banyuwangi, Jumat (28/08/2020).
Kepala BPTD XI JATIM Hanura Kelana menambahkan bahwa Pemberlakuan BLUE ini baru saja dilakukan secara serentak di beberapa Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, namun belum merata di seluruh Dinas Perhubungan dikarenakan untuk mengeluarkan BLUE ini harus memiliki alatnya. Jadi artinya buku KIR yang lama masih berlaku tetapi ke depannya akan diubah dengan BLUE.
Meski baru saja diberlakukan dan sudah ada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) nya tetapi pihaknya menyayangkan lantaran sudah ditemukan pemalsuan seperti yang terjadi di UPPKB Singosari, yang dimulai dari pemeriksaan kendaraan truk dengan indikasinya pemalsuan dokumen.
“Pemalsuan ini dilakukan oleh oknum Biro Jasa yang beroperasi di Kabupaten Malang. Oknum tersebut berdomisili di Kecamatan Pagai Kabupaten Malang. Dugaan kuat dokumen palsu BLUE banyak dimiliki kendaraan bermotor angkutan barang yang beroperasi di daerah Malang Raya, Jawa Timur dengan nomor polisi kendaraan berasal dari luar daerah Malang Raya ” tambah Hanura.
Dari hasil penemuan BLUE palsu ini, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi akan segera membentuk anggota Tim indentifikasi temuan BLUE dan petugasnya Gabungan personil dari Dirjen Hubdat, Inspektorat Investigasi, Inspektorat Jendral akan segera mengevaluasi kejadian ini.
Menurutnya untuk saat ini petugas UPPKB belum memiliki sarana dan pengetahuan yang cukup terkait ciri-ciri fisik dokumen BLUE yang asli, selain itu beberapa penyebab lainnya yakni akibat minimnya Sarana dan Prasarana untuk indentifikasi keaslian dokumen BLUE di UPPKB, belum serentaknya pelaksanaan pengujian kendaraan dengan BLUE dan juga belum seluruh PPNS memahami prosedur dan hukum acara atas pelaksanaan pemberian sanksi atas Pelanggaran angkutan jalan.
“Masyarakat saat ini belum memahami ciri umum fisik dokumen dan manfaat BLUE. Selain itu saya menyadari bahkan terbuka potensi pemalsuan dokumen BLUE yang dapat saja terjadi di wilayah UPPKB lainnya, oleh karena itu kami akan memperketat pengawasan untuk ke depannya, harapan kami, agar para pelaku yang lainnya menjadi Jera karena ini menyangkut Keselamatan di jalan dan Keselamatan adalah Tanggung jawab bersama,” pungkasnya. (dj/tim)
