DPRD Banyuwangi Gelar Paripurna Istimewa Dengarkan Pidato Presiden RI Jelang Hari Kemerdekaan Ke- 77
BANYUWANGI, BIDIKNASIONAL.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi menggelar rapat Paripurna istimewa dengan agenda mendengarkan pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) Tahun 2022.
Paripurna istimewa dipimpin langsung ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara di ikuti seluruh pimpinan DPRD, M Ali Mahrus, Michael Edy Hariyanto dan Ruliono serta diikuti seluruh anggota Dewan dari lintas fraksi.
Nampak hadir Bupati, Ipuk Fiestiandani, Forum Pimpinan Daerah (Forpimda), Sekretaris Daerah, H.Mujiono, jajaran Kepala SKPD dan Camat.
Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara menyampaikan, rapat Paripurna istimewa ini sangat penting dan wajib hukumnya kepada seluruh anggota Dewan untuk menghadiri dan menyimak secara seksama penyampaian pidato Kenegaraan Presiden Jokowi ini dalam rangka menyambut HUT RI.
“ Harapannya momen perayaan Kemerdekaan ini bisa dijadikan sebagai momentum untuk meningkatkan kolaborasi untuk membangun Negara Republik Indonesia dan khususnya Kabupaten Banyuwangi, “ ucap Made Cahyana, Selasa (16/08/2022).
Dalam pidatonya Presiden Joko Widodo menyampaikan, tantangan yang kita hadapi sangat berat. semua negara, di seluruh dunia, sedang menghadapi ujian. Krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 belum sepenuhnya pulih. Perekonomian dunia belum sepenuhnya bangkit.
Tiba-tiba meletus perang di Ukraina, sehingga krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan tidak terhindarkan lagi. Seratus tujuh negara terdampak krisis, sebagian di antaranya diperkirakan jatuh bangkrut. Diperkirakan 553 juta jiwa terancam kemiskinan ekstrem, dan 345 juta jiwa terancam kekurangan pangan dan kelaparan.
Ujian ini tidak mudah bagi dunia dan juga tidak mudah bagi Indonesia. Semua ini harus kita hadapi dengan kehati-hatian dan dengan kewaspadaan. Namun, di tengah tantangan yang berat, kita patut bersyukur, Indonesia termasuk negara yang mampu menghadapi krisis global ini.
Indonesia termasuk Negara yang berhasil mengendalikan pandemi Covid-19, termasuk lima besar Negara dengan vaksinasi terbanyak di dunia, dengan 432 juta dosis vaksin telah disuntikkan.
Inflasi juga berhasil dikendalikan di kisaran 4,9%. Angka ini jauh di bawah rata-rata inflasi ASEAN yang berada di sekitar 7%. Jauh di bawah inflasi negara- negara maju yang berada di sekitar 9%. Bahkan, sampai pertengahan tahun 2022 ini, APBN juga surplus Rp106 triliun.
Oleh karena itu, Pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, LPG, dan Listrik, sebesar Rp502 triliun di tahun 2022 ini, agar harga BBM di masyarakat tidak melambung tinggi.
Selain itu, ekonomi berhasil tumbuh positif di 5,44% pada kuartal II tahun 2022. Neraca perdagangan juga surplus selama 27 bulan berturut-turut, dan di semester I tahun 2022 ini surplusnya sekitar Rp364 triliun.
“ Capaian tersebut patut kita syukuri. Fundamental ekonomi Indonesia tetap sangat baik di tengah perekonomian dunia yang sedang bergolak. Di satu sisi, kita memang harus tetap waspada dan harus tetap hati- hati. Namun di sisi lain, agenda-agenda besar bangsa harus kita lanjutkan untuk meraih Indonesia Maju , “ ucap Presiden Joko Widodo dalam pidato Kenegaraannya.
Selain pidato Kenegaraan dalam rangka HUT ke 77 Proklamasi Kemerdekaan RI, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan Ketarangan Pemerintah atas RUU tentang APBD tahun Anggaran 2023. Beserta nota keuangannya.
Presiden Joko Widodo menyampaikan, desain APBN 2023 harus senantiasa ”Waspada, Antisipatif, dan Responsif” terhadap berbagai kemungkinan skenario yang bergerak sangat dinamis dan berpotensi menimbulkan gejolak. Desain belanja dan pendapatan serta pembiayaan harus fleksibel, menyediakan ruang fiskal yang memadai agar mempunyai daya redam yang efektif untuk mengantisipasi ketidakpastian.
APBN 2023 adalah APBN yang suportif dan terukur dalam menghadapi berbagai kemungkinan. Arsitektur fiskal tahun 2023 juga dirancang untuk memperkokoh fondasi perekonomian dalam
menghadapi tantangan saat ini maupun di masa yang akan datang, maka kebijakan fiskal tahun 2023 diarahkan untuk mendukung “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
Gambaran besar arsitektur RAPBN 2023 adalah sebagai berikut. Belanja Negara dalam RAPBN 2023 direncanakan sebesar Rp3.041,7 triliun yang meliputi, belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.230,0 triliun, serta Transfer ke Daerah Rp811,7 triliun.
Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp.169,8 triliun, atau 5,6% dari belanja negara.
Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp.479,1 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya, dan dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan. Untuk peningkatan produktivitas dan kualitas SDM, disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp.608,3 triliun.
Pembangunan infrastruktur dianggarkan Rp.392,0 triliun yang diarahkan untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar, mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas, menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan, serta pemerataan infrastruktur dan akses TIK. Dan pada tahun 2023, anggaran transfer ke daerah direncanakan sebesar Rp811,7 triliun.
Reporter: @dj/gfn
Editor: Budi Santoso
