WAKIL KETUA II DPRD PESISIR BARAT: PENGELOLAAN ASET DAERAH DAN KINERJA ASN PESIBAR DISOROT KPK
Ali Yudiem, SH. Wakil Ketua II DPRD Pesisir Barat (Foto: Humas)
PESISIR BARAT, BIDIKNASIONAL.com –
Dalam rangka upaya mencegah dan menekan kebocoran uang negara melalui tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) gelar rapat secara daring dengan seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se- Indonesia tak terkecuali dengan Anggota DPRD Pesisir Barat Lampung. Untuk Rapat secara daring antara Kasatgas KPK Direktorat Wilayah II l,Andi Purwana,Wuri Nurhayati,Mardialina dan Alfi Rakhman dengan Anggota DPRD dan Inspektur Pesisir Barat digelar Selasa 11 -10-2022.
Kegiatan tersebut digelar KPK kepada seluruh DPR se-Indonesia melalui zonanya masing-masing.
Menurut keterangan Wakil Ketua II DPRD Pesisir Barat Aliyudiem,SH kegiatan tersebut digelar KPK kepada seluruh anggota DPRD se-Indonesia melalui zonanya masing-masing.Masih menurut keterangan Ali Yudiem, ada delapan poin yang disampaikan KPK dalam Zoom meeting tersebut dan menjadi kasus yang paling sering terjadi di Indonesia.
“Poin yang disampaikan oleh KPK diantaranya Penyuapan, Pengadaan Barang dan Jasa, Penyalahgunaan Anggaran, Pemerasan, Perizinan, dan Manajemen ASN,” jelas politisi PKB itu.
Sementara itu kata Aliyudiem, khusus untuk Kabupaten Pesisir Barat ada beberapa poin yang menjadi sorotan lembaga anti rusuah tersebut.Diantaranya, pajak daerah, aset daerah, dan kinerja ASN Pesisir Barat.
KPK menilai hasil pajak daerah Pesisir Barat masih sangat rendah, tandasnya.
“KPK juga menyarankan agar pihak DPRD memberikan masukan kepada pihak ekskutif supaya pajak bisa digenjot dan tidak terjadi kebocoran,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, dalam zoom meeting itu KPK juga menyarankan agar Pemda Pesisir Barat melakukan penagihan terhadap pengusaha yang masih ada tunggakan agar mau membayar utangnya, dan kaitan dengan aset Daerah KPK juga menyarankan agar Pemkab Pesisir Barat tertib administrasi, lanjut Ali Yudiem.
Bahkan KPK menjelaskan, jangan sampai kendaraan dinas (Randis) baik roda dua ataupun roda empat setelah beberapa tahun tidak terlihat lagi.
“Ternyata tim KPK ini sudah punya data terkait tertib administrasi aset daerah kita Kabupaten Pesisir Barat ini, mereka sampai menjelaskan tentang Randis yang tidak keliatan lagi dan Ini menjadi tugas teman-teman DPRD juga untuk mengingatkan ekskutif,” tutupnya.
Laporan: TAUFIK
Editor: Budi Santoso
