Anshori anggota DPRD Lamongan Fraksi Gerindra. Kamis, (27/10/2022)// Foto: Bang IPUL/Tian
LAMONGAN, BIDIKNASIONAL.com – Anshori anggota DPRD Gerindra Lamongan menyesalkan, mutasi di Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (DPU SDA) tidak langsung di tempati Kepala Dinas definitif, dan hanya di isi Plt. sampai akhir Desember.
Lebih parahnya lagi, menurut Anshori, Plt. ini rangkap jabatan dengan Kepala BPPD, saya mengerti itu hak preogratif Bupati dan secara aturan di perbolehkan.
Tetapi menurutnya, saya itu tidak elok dan tidak etis, bagaimana mungkin di situasi bencana banjir seperti saat ini Plt. Kepala Dinas PU SDA bisa kerja maksimal kalau hanya di jabat Plt., wong ada Kepala Dinas definitifnya tiap tahun belum ada kemajuan berarti dalam penanganan banjir.
Apalagi di jabat PLT yang merangkap jabatan kepala BPPD, atau sebaliknya juga sama, apakah kepala BPPD yang merangkap Plt. Kepala Dinas PU SDA bisa kerja maksimal dalam penanganan bencana, wong tidak merangkap aja belum bisa maksimal dalam penanganan bencana, apalagi merangkap,” sesalnya.
Untuk itu, saya meminta saudara Bupati Lamongan untuk segera mengisi jabatan Kepala Dinas PU SDA secara definitif, siapapun yang di pilih oleh Bupati kita akan dukung,” tegas Anshori yang juga Wakil Ketua DPC. Partai Gerindra Lamongan ini. Kamis, (27/10/2022).
Akibat semua itu berdampak kurang optimalnya birokrasi yang benar-benar bisa melayani masyarakat.
Terlebih lagi, saat ini tanaman padi petani terendam banjir, akibat tingginya curah hujan pada akhir-akhir ini yang berdampak jebolnya tanggul. Kini, nasib petani Bengawan Jero meradang.
Pasalnya, bagaimana tidak, curah hujan yang tinggi mengakibatkan banjir, tanggul jebol, tanaman padi sawah terendam atau tenggelam tanaman padinya,” Anshori anggota DPRD Gerindra Lamongan ini menyampaikan.
Hal itu mendapat sorotan tajam dari Anshori politikus kawakan asal Kecamatan Turi ini saat dikonfirmasi sejumlah wartawan, “Iya mas, setelah kemarin kita melakukan pengecek lokasi tanggul jebol.
Tadi pagi kita banyak dapat laporan dari masyarakat desa Bojoasri, Pomahanjangan dan Kepudibener yang tanaman padi di sawahnya gagal panen akibat tanaman padinya terendam banjir.
Karena belum bisa di panen ya terpaksa di biarkan, ada juga yang memanen lebih dini yang mengakibatkan panennya tidak maksimal atau akan merugi.
Petani di Bengawan Jero saat ini sangat menjerit akibat banyak yang gagal panen, padahal ini harapan satu-satunya setelah kemarin mereka kebanjiran 6 bulan dan hasil tambaknya merugi,” tandasnya.
” Saya berharap kondisi petani ini mendapat respon cepat dan kebijakan yang tepat dari pemerintah daerah. Tadi kami tanya, apakah udah terdaftar asuransi pertanian, mereka menjawab ada yang belum terdaftar di asuransi pertanian, ada juga yang sudah terdaftar.
Saya minta Dinas pertanian segera turun ke lapangan, mendata petani yang gagal panen atau merugi, yang sudah terdaftar asuransi petani segera di kawal untuk mendapatkan ganti rugi, yang belum terdaftar segera di koordinasikan supaya mereka bisa terdaftar asuransi pertanian.
Lebih lanjut Anshori anggota DPRD Gerindra Lamongan ini menilai pemerintah daerah lambat mengantisipasi lebih dini bencana banjir, dan tentu ini merugikan masyarakat yang terdampak bencana banjir.
” Seharusnya pemerintah daerah sudah mengantisipasi lebih dini karena sejak awal bulan curah hujan tinggi,” ungkapnya.
Sedangkan terkait penanganan bencana, kalau anggaran di dinas terkait masih kurang, saya berharap anggaran belanja tidak terduga (BTT) sebesar 31,5 miliar bisa di gunakan secara maksimal, jangan sampai penyerapan dana BTT.
Seperti tahun 2021 yang hanya terserap sebesar 62,62 persen dari total anggaran 30 milyar dan tahun 2020 juga hanya terserap 50,56 persen dari total anggaran 54 miliar.
Ditegaskan kembali, apapun kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan bencana dan untuk kebaikan masyarakat, Fraksi Gerindra akan mendukung penuh kebijakan Pemerintah Daerah,” tegas Anshori anggota DPRD Fraksi Gerindra,” ungkapnya.
Penulis : Bang IPUL / Tian
Editorial : Budi Santoso
