Ilustrasi
Oleh : Dosen Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jawa Timur : Tia Maya Affita, Fitria Kusuma Wardhani, Aulia Fahira, Amalia Rahmadinie, Debrina Kusuma Devi, Eureka Nusra Grahita Turchan
Mahasiswa Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jawa Timur : Fibran Aryan Nahya, Aurelia Angie Amara,
SURABAYA, BIDIKNASIONAL.com – BANJIR menjadi fenomena yang kian rutin melanda kota-kota besar di Indonesia, terutama saat curah hujan tinggi. Daerah metropolitan seperti Jakarta, Surabaya, dan Semarang mengalami luapan air yang menenggelamkan fasilitas umum dan kawasan permukiman. Penyebab utama banjir mencakup buruknya saluran air, konversi lahan hijau, serta tingginya volume sampah yang menyumbat drainase. Akibatnya, air tidak bisa mengalir lancar dan menyebabkan genangan di berbagai titik strategis kota. Bencana ini bukan hanya memutus akses transportasi dan ekonomi, tetapi juga memicu risiko kesehatan masyarakat. Air yang tergenang membawa kontaminasi berbahaya yang bisa menimbulkan berbagai jenis penyakit. Kondisi ini diperparah di wilayah padat penduduk dengan infrastruktur minim. Kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia menjadi paling terdampak. Meski berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, solusi menyeluruh masih menjadi pekerjaan rumah yang mendesak.
Kesehatan masyarakat menjadi salah satu sektor yang sangat terdampak ketika banjir melanda kawasan urban. Air yang tercemar menjadi media penularan penyakit menular seperti diare, tifus, leptospirosis, dan infeksi saluran pernapasan. Saat akses air bersih terputus, kebersihan diri sulit dipertahankan dan risiko penyebaran penyakit meningkat. Leptospirosis, misalnya, mudah menyebar melalui genangan air yang terkontaminasi urin tikus. Begitu juga dengan nyamuk pembawa virus dengue yang lebih cepat berkembang di air tergenang. Wabah penyakit pernapasan pun kerap muncul akibat lingkungan yang lembap dan padat. Di pengungsian, orang-orang tinggal dalam kondisi yang tidak higienis dan sempit. Fasilitas sanitasi darurat sering kali tak mencukupi untuk kebutuhan dasar warga. Hal ini memperbesar potensi terjadinya wabah penyakit yang menyebar cepat. Maka, pendekatan sistemik dalam penanganan dampak kesehatan akibat banjir menjadi sangat penting.
Keterkaitan antara banjir dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menjadi semakin jelas, khususnya SDG 3 dan SDG 6. SDG 3 menekankan pentingnya hidup sehat dan kesejahteraan bagi seluruh penduduk dunia. Namun, banjir justru menghambat pencapaian target ini dengan meningkatnya kasus penyakit pascabencana. SDG 6 juga menghadapi tantangan besar karena banjir merusak fasilitas air bersih dan sanitasi. Ketika sistem penyediaan air terganggu, masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan harian mereka. Genangan air memperparah pencemaran lingkungan dan memicu masalah kesehatan secara luas. Banyak toilet umum dan saluran air rusak sehingga praktik sanitasi menjadi terganggu. Akibatnya, banyak warga terpaksa beraktivitas dalam kondisi yang tidak layak. Jika dibiarkan, bencana banjir akan terus menggerus pencapaian pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, keterpaduan antara pembangunan infrastruktur dan kesiapsiagaan bencana harus diperkuat.
Berikut ini beberapa dampak langsung banjir terhadap infrastruktur air bersih dan sanitasi di wilayah perkotaan:
Sistem pipa air bersih rusak sehingga distribusi air ke rumah warga terganggu.
Sumur-sumur penduduk tercemar oleh air banjir yang membawa bakteri dan limbah.
Fasilitas MCK rusak dan tidak bisa digunakan karena terendam air.
Limbah domestik mencemari lingkungan dan menyebabkan risiko penyakit menular.
Sampah yang menghambat saluran air memperburuk kondisi genangan.
Di pengungsian, keterbatasan air dan sabun menyebabkan kebersihan pribadi terabaikan.
Kegiatan sehari-hari seperti mencuci dan memasak terganggu akibat kualitas air yang buruk.
Minimnya fasilitas sanitasi mendorong praktik buang air besar sembarangan.
Risiko wabah penyakit meningkat drastis karena buruknya kondisi higienis.
Ketahanan infrastruktur terhadap banjir menjadi elemen penting dalam pembangunan kota sehat.
Berbagai pihak berupaya untuk merespons dampak banjir secara komprehensif, termasuk melalui program peningkatan kesadaran masyarakat. Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal menggalakkan edukasi tentang hidup bersih dan sehat. Kampanye cuci tangan dan penggunaan air bersih disebarluaskan melalui media massa dan digital. Sekolah-sekolah mulai menerapkan pelajaran tentang sanitasi dan kesiapsiagaan bencana. Di beberapa kota, pembangunan sumur resapan dan taman retensi mulai diterapkan untuk menahan limpasan air. Pendekatan berbasis komunitas didorong agar masyarakat dapat berperan aktif dalam pencegahan banjir. Meski begitu, tantangan berupa minimnya anggaran dan keterbatasan sumber daya masih sering terjadi. Partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Pemerintah perlu menggandeng sektor swasta untuk memperkuat sumber daya dan inovasi. Pendekatan kolaboratif menjadi dasar kuat untuk mencegah krisis kesehatan berulang akibat banjir.
Pembangunan perkotaan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan telah memperparah risiko banjir. Banyak lahan terbuka hijau berubah fungsi menjadi bangunan tanpa sistem resapan yang memadai. Air hujan tidak mampu meresap ke dalam tanah dan langsung mengalir ke jalanan dan pemukiman. Tata ruang kota perlu ditata ulang dengan memperhatikan mitigasi risiko bencana. Drainase dan saluran air harus dirancang ulang agar mampu menampung curah hujan ekstrem. Teknologi pemantauan cuaca dan sistem peringatan dini perlu dimanfaatkan untuk merespons bencana secara cepat. Selain itu, edukasi masyarakat mengenai adaptasi terhadap perubahan iklim juga sangat diperlukan. Peningkatan kapasitas warga dalam menghadapi banjir akan memperkuat ketangguhan kota. Dengan strategi yang tepat, risiko kerugian dapat ditekan dan kehidupan masyarakat tetap produktif. Pembangunan kota harus selaras dengan prinsip berkelanjutan dan tahan bencana.
Oleh karena itu, pendekatan lintas sektor sangat diperlukan untuk mengatasi masalah banjir secara menyeluruh. Upaya penanggulangan tidak boleh hanya fokus pada aspek teknis seperti pengerukan sungai atau pembangunan tanggul. Aspek kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi harus turut diperhatikan dalam perencanaan jangka panjang. Tujuan pembangunan berkelanjutan harus menjadi dasar setiap kebijakan yang diambil. Integrasi antara SDG 3 (kesehatan), SDG 6 (sanitasi dan air bersih), dan SDG 11 (kota berkelanjutan) harus diperkuat. Dalam menghadapi perubahan iklim, kesiapsiagaan menjadi kunci utama agar masyarakat tidak selalu berada dalam kondisi darurat. Pembangunan infrastruktur yang adaptif dan sistem kesehatan yang responsif menjadi kebutuhan mendesak. Tanpa itu, masyarakat akan terus terjebak dalam siklus bencana yang berulang. Dengan perencanaan berbasis data dan partisipatif, solusi yang lebih adil dan berkelanjutan bisa dicapai. Maka, semua pihak perlu bergerak bersama agar Indonesia dapat mencapai tujuan SDGs secara nyata. (adv/*)
Laporan: suwoto
Editor: Budi Santoso
