Ketua DPC LSM KOBRA Banyuwangi, Daud Djoni, WD. (Foto: dok. BN)
BANYUWANGI, BIDIKNASIONAL.com – Kemacetan yang kerap melanda lintas penyeberangan Pelabuhan Ketapang (Banyuwangi) menuju Pelabuhan Gilimanuk (Bali) kembali menjadi sorotan. Menanggapi fenomena tahunan ini, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) KOBRA Banyuwangi merilis sebuah kajian komprehensif.
Ketua DPC LSM KOBRA Banyuwangi, Daud Djoni, WD, menegaskan bahwa krisis transportasi ini tidak bisa diselesaikan secara instan atau parsial. Kemacetan di selat sempit ini adalah sebuah kegagalan sistemik yang melibatkan banyak variabel saling terkait.
Menurutnya, menuding satu pihak atau satu faktor saja sebagai penyebab kemacetan adalah langkah keliru. Masalah utama terletak pada hilangnya sinkronisasi antara lima elemen penting:
1. Infrastruktur jalan yang tidak mampu menampung volume kendaraan.
2. Kapasitas dermaga yang terbatas di kedua sisi pelabuhan.
3. Jumlah dan daya angkut kapal yang tidak sebanding dengan arus logistik.
4. Manajemen operasional pelabuhan yang belum optimal.
5. Kebijakan logistik nasional yang membebankan arus barang pada jalur darat.
Menilik beberapa hal, Daud Djoni merangkum empat catatan krusial yang harus segera dibenahi oleh para pemangku kebijakan.
“Pelebaran jalan sedalam apa pun tidak akan berguna jika proses bongkar-muat dan pengaturan antrean di dalam pelabuhan berjalan lambat. Digitalisasi tiket harus terintegrasi dengan kepastian waktu keberangkatan (slot waktu) untuk mencegah penumpukan kendaraan di luar area pelabuhan,” ujarnya.
Selain itu, Menambah armada kapal tanpa menambah jumlah atau memperluas dermaga adalah kesia-siaan. Kendaraan tetap akan tertahan karena kapal tidak bisa bersandar tepat waktu.
Dikatakan, diperlukan koordinasi lintas instansi yang solid (ASDP, Syahbandar, Kepolisian, dan Pemerintah Daerah). Ego sektoral harus dibuang demi kedisiplinan dan pengawasan operasional yang ketat.
“Proyek pelebaran jalan nasional maupun pembangunan Jalan Tol Trans-Jawa/Bali tetap krusial. Namun, fungsinya adalah memperlancar distribusi pasca-penyeberangan dan memicu pertumbuhan ekonomi, bukan sekadar menjadi “kantong parkir” raksasa saat pelabuhan macet,” imbuhnya.
Daud Djoni menawarkan solusi elegan berbasis kebijakan (policy-based solution). Pembenahan tidak boleh memilih salah satu, melainkan harus menggabungkan dua pendekatan secara simultan: Memperbaiki infrastruktur akses jalan sekaligus merombak total manajemen penyeberangan.
“Tanpa adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional pelabuhan, potensi antrean panjang akan terus berulang setiap musim liburan atau lonjakan arus logistik. Kajian komprehensif ini diharapkan menjadi pemantik bagi ASDP dan Kementerian Perhubungan untuk segera bertindak demi kenyamanan, kelancaran, dan keamanan pengguna jalan di Lintas Ketapang–Gilimanuk,” tutupnya. (Sry-Spt)
