Petani Mangunjaya Pertanyakan Perbedaan Kebijakan Usulan Perbaikan Saluran Sekunder
PANGANDARAN, BIDIKNASIONAL.com – Keluhan para petani di Dusun Gimbal, Bantarhuni Gerendong, Desa Mangunjaya, Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran, terus mengemuka. Selain menghadapi ancaman kekurangan air di sekitar 95 hektare lahan persawahan, mereka juga mempertanyakan adanya perbedaan mekanisme pengusulan perbaikan saluran irigasi sekunder dibandingkan dengan wilayah lain.
Menurut keterangan yang diperoleh awak media dari para petani, di wilayah Sukamaju kelompok tani dapat mengusulkan perbaikan saluran sekunder kepada BBWS Citanduy. Namun, kondisi berbeda terjadi di Mangunjaya. Para petani mengaku mendapat penjelasan bahwa saluran sekunder di wilayah mereka merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi sehingga tidak dapat diusulkan melalui mekanisme yang sama.
Perbedaan tersebut menimbulkan tanda tanya di kalangan petani.
«”Kalau di wilayah Sukamaju saluran sekunder bisa diusulkan oleh kelompok ke BBWS Citanduy, kenapa di Mangunjaya tidak bisa? Kami mendapat penjelasan karena menjadi kewenangan provinsi. Kami berharap ada penjelasan yang jelas. Jangan sampai petani Mangunjaya merasa dianaktirikan hanya karena perbedaan kewenangan,” ujar salah seorang petani.»
Para petani berharap Pemerintah Kabupaten Pangandaran, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta instansi yang berwenang di bidang irigasi dapat memberikan penjelasan mengenai status kewenangan saluran tersebut sekaligus menghadirkan solusi agar kebutuhan air bagi lahan pertanian dapat segera terpenuhi.
Masyarakat menegaskan bahwa yang mereka harapkan bukan perdebatan mengenai kewenangan, melainkan langkah nyata untuk mengatasi kekurangan air yang berpotensi menyebabkan gagal panen.
Hingga berita ini diterbitkan belum ada tanggapan resmi dari instansi terkait mengenai status kewenangan saluran sekunder di wilayah Mangunjaya serta alasan adanya perbedaan mekanisme pengusulan dengan wilayah Sukamaju. (Asep sujana)
