SIDOARJO, BIDIKNASIONAL.com – Pencairan insentif tahun anggaran 2026 bagi ribuan guru dan tenaga kependidikan madrasah non-ASN di Kabupaten Sidoarjo masih menemui jalan buntu akibat kendala teknis pendataan. Persoalan ini mencuat dalam rapat dengar pendapat (hearing) antara perwakilan guru madrasah dengan Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo.
Pertemuan tersebut turut menghadirkan jajaran eksekutif terkait, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sidoarjo, guna mencari solusi konkret atas tertahannya hak para pendidik tersebut.
Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori, memastikan bahwa anggaran untuk insentif guru madrasah pada prinsipnya telah dialokasikan. Namun, proses pencairan dana daerah tetap harus tunduk pada aturan main dan kelengkapan syarat administrasi.
“Kami meminta seluruh pihak mencari jalan keluar agar kendala teknis pendataan ini tidak terus berlarut-larut,” tegas Dhamroni dalam rapat tersebut.
Hambatan utama pencairan insentif tahun ini berpusat pada validasi data melalui sistem Education Management Information System (EMIS).
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Ridho Prasetyo, S.STP., M.A.P., M.Si., menyatakan kesiapannya untuk membantu mempermudah alur proses sesuai batas kewenangan dinas.
Ridho juga membuka peluang untuk mengevaluasi mekanisme pendataan secara menyeluruh. Langkah ini diharapkan membuat penyaluran program insentif pada tahun 2027 mendatang berjalan lebih lancar.
Sementara itu, pihak BKAD Sidoarjo mengingatkan pentingnya aspek legalitas. Mereka menegaskan bahwa setiap pencairan dana yang bersumber dari APBD wajib berpedoman pada Peraturan Bupati (Perbup), dasar hukum yang jelas, serta berkas administrasi yang lengkap.
Sebagai langkah tindak lanjut agar persoalan segera tuntas, Dhamroni mengusulkan pembentukan tim percepatan yang fokus menangani karut-marut pendataan EMIS.
Tim ini nantinya bertugas untuk:
• Berkoordinasi secara intensif dengan seluruh instansi terkait.
• Memeriksa ulang validitas data para penerima insentif.
• Mengidentifikasi titik kendala pada sistem pendataan.
• Merumuskan solusi teknis yang tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Komisi D DPRD Sidoarjo berharap sinergi lintas instansi ini segera memberikan kepastian bagi ribuan tenaga pendidik madrasah non-ASN. Dengan begitu, insentif tahun 2026 dapat segera dicairkan tanpa melanggar prosedur administrasi maupun regulasi daerah. (yah)
