Pemilihan Kepala Desa se-Kabupaten Nias Barat Segera Dilaksanakan, Dianggarkan Rp.750 Juta
Foto bersama salah satu anggota legislatif (DPRD) Kabupaten Nias Barat dari kades partai Nasdem juga sebagai wakil Ketua Dua ( II ) An. Tolosokhi Halawa, S.Pd. (Foto: Odal Zai
NIAS BARAT, BIDIKNASIONAL.com – Pemilihan Kepala Desa Wilayah Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara Segera Dilaksanakan sehingga Daerah Tidak ada Alasan Tidak Mampu. Anggaran Sudah Dianggarkan Sebesar Rp. 750.000.000, (tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), Kamis, 14 Maret 2023.
Berdasarkan hasil Konfirmasi kepada salah satu anggota legislatif (DPRD) Kabupaten Nias Barat dari kades partai Nasdem juga sebagai wakil Ketua Dua ( II ) An. Tolosokhi Halawa, S.Pd, Menunturkan Bahwa ” Mereka Telah Datangin dan konsultasi kepada Menteri Desa pada tanggal 3 Maret 2023, Tuturnya.
Kami yang datang di kementrian itu ada delapan orang ditambah sekwan. Tujuan kesana yakni berdasarkan hasil rapat paripurna pada Minggu-minggu lalu tentang surat edaran Menteri dalam Negeri yang menyebabkan multi tafsir terhadap pelaksanaan Pilkades khususnya Wilayah Kabupaten Nias Barat, Ucapnya.
Setibanya di kementrian yang disambut oleh Direktur kementerian Bina Pemerintahan Desa dan beberapa orang staf kementerian. Dengan itu, Sejumlah rekan Dewan menyampaikan beberapa keluhan yang utamanya tentang pelaksanaan pemilihan kepala Desa. Dan telah menganggarkan sebesar 750 juta untuk dana pemilihan kepala Desa di Nias Barat pada pembahasan APBD TA 2023, Ungkapnya.
Menanggapi hal itu, Direktur menginginkan pelaksanaan pemilihan kepala Desa tetap dilaksanakan bukan hanya Nias barat melainkan diseluruh. Apalagi masa jabatanya akan berkahir pada akhir bulan Desember ini. Ia menambahkan agar dalam pelaksanaan Pilkades jangan ada muatan politik. Pihak kementerian akan memberikan surat susulan yang isinya terkait tahapan pelaksanaan, Tandasnya.
Masih Tolosokhi Halawa, berdasarkan hasil penjelasan dan pemaparan pak Direktur. sepertinya tidak ada alasan untuk ditunda. kami juga sudah menyampaikan alasan – alasan yang cukup termasuk anggaran dan keamanan, beliau menyampaikan itu tidak dapat dijadikan alasan, pihaknya akan menyurati Dirjen keuangan, alasan keamanan juga tidak didapat dijadikan alasan kecuali berpotensi Huru hara.
” Mereka akan menyurati Dirjen Keuangan untuk membantu daerah – daerah yang tidak mampu melaksanakan Pilkades, jadi menurut saya tidak ada alasan untuk di tunda apa lagi kalau bermuatan politik,” ujarnya
Sejumlah anggota DPRD itu memohon supaya ada penegasan di Kabupaten Nias Barat karena sedikit ada kegaduhan terkait pilkades ini.
” Untuk Kabupaten kami itu, saya mohon ada sebuah penegasan dari surat itu, supaya kami tidak ada pro dan kontra karena jelas sedikit ada kegaduhan terkait surat edaran itu terkait pilkades,” pungkasnya
Selain wakil ketua ll (Dua), Wakil ketua I (Satu) turut hadir mendampingi konsultasi tersebut dan Pimpinan Komisi DPRD Kab Nias Barat dan 4 orang anggota DPRD dari partai hanura dan sejumlah anggota DPRD lainnya.
Laporan: Odal Zai
Editor: Budi Santoso
