Gedung Aula Kantor Dinas Pendidikan Jombang ” mangkrak”, siapa bertanggung jawab? (Foto: Tok)
JOMBANG, BIDIKNASIONAL.com – Dugaan korupsi pendidikan tak mengenal batas nilai kemanusiaan. Seperti pada anggaran yang digunakan untuk pembangunan gedung aula 2 di Kantor Dinas Pendidikan dan kebudayaan (Disdikbud) Jombang kini macet alias mangkrak tidak terurus rawan jadi ladang korupsi
“Pembangunan gedung aula 2 yang kini diduga belum dilanjutkan pembangunannya rawan jadi ladang korupsi, menunjukkan bahwa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang,Senen kurang bertanggung jawab,” ucap Sumber BIDIK NASIONAL (BN)
Sementara, Senen Kepala Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang ketika mau di konfirmasi tidak ada di tempat, sedangkan Sekretaris Diknas Jombang sulit dihubungi oleh BN.
Papan proyek pembangunan gedung aula Kantor Dinas Pendidikan dan kebudayaan Jombang
Diketahui, proyek Aula 2 yang memakan anggaran dari keringat rakyat sebesar Rp 195.490.000,- (P- APBD) tahun anggaran 2021 dikerjakan oleh CV Eka Jaya Konstruksi dengan Nomor Kontrak 027/485.3.2/PPK 415.16/2021 oleh konsultan pengawas CV.Persada Consultan.
Proyek tersebut sampai saat ini kondisinya memilukan dan kurang lebih sudah satu tahun tak terurus.
Sumber menjelaskan, Proyek tersebut diduga salah dalam perencanaan atau kehabisan anggaran atau anggarannya terlanjur dibuat bancak’an oleh beberapa oknum pejabat di Disdikbud.
Proyek aula 2 yang terletak di belakang Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jombang tersebut pengerjaan nya diduga tidak sesuai RAB.
Menurut kajian Indonesia Coruption Watch (ICW), mengenai Tren Penindakan kasus korupsi yang dirilis setiap tahun menunjukkan korupsi sektor pendidikan konsisten menjadi salah satu sektor yang paling banyak di tindak oleh Aparat Penegak Hukum (APH) .
Setidaknya dari tahun 2016 hingga 2021 semester 1, Sektor pendidikan masuk dalam lima besar korupsi berdasarkan sektor meski terdapat faktor keaktifan dan fokus APH dalam melakukan penindakan. Data tersebut menunjukkan bahwa sektor pendidikan masih menjadi ladang korupsi.
Laporan: Tok
Editor: Budi Santoso
