Ketua LSM Kobra DPC Banyuwangi Meminta Gubernur Jatim Memerintahkan Bupati Agar Warganya Tidak Jadi Pengemis
BANYUWANGI, JATIM, BN – Tahun 2018 ini masih ada masyarakat di Jawa Timur yang diduga belum dapat bantuan sembako, raskin dll untuk warga miskin yang kehidupanya dibawah garis kemiskinan ekonominya dari pemerintah setempat.
Hal itu disampaikan, Daud Djoni, Ketua LSM Kobra DPC Banyuwangi menyampaikan pada wartawan BIDIK Nasional. Ia mengatakan bertemu dua warga yang berbeda asalnya yang tidak pernah dapat bantuan pemerintah.
“Benar mas, saya bertemu dengan warga Sumenep disaat ada upacara HUT Kemerdekaan RI ke-73 di area Taman Blambangan Banyuwangi yang merantau mencari sesuap nasi untuk menafkahi keluarganya,” jelasnya. (17/08/2018).
Kata Djoni, selain bertemu warga Sumenep, ia juga bertemu dengan warga yang mengaku bertempat di Kalibaru perbatasan Banyuwangi – Jember dalam ada acara HUT Gapensi Jatim beberapa minggu yang lalu di area Taman Blambangan Banyuwangi.
Menurut pengakuan dari dua warga tersebut, perbatasan Jember – Banyuwangi bernama Budiono dan warga Sumenep, atas nama Hasbullah, jelas Djoni hidupnya dibawah garis kemiskinan dengan meminta – minta pada Dermawan yang mau memberi sedekah rejeki untuk makan, minum dan menafkahi keluarganya.
Menurut pengakuan Budiono dan Hasbullah kepada Djoni, keduanya tidak ada bantuan berupa sembako, raskin, dll dari pemerintah setempat.
Untuk itu, Dirinya sebagai Ketua LSM Kobra DPC Banyuwangi menghimbau pada Gubernur Jatim Ir. H. Soekarwo akrab disapa Pakde Karwo melalui Bupati diwilayah kabupaten/kota setempat segera ikut memperhatikan sosial ekonomi kehidupan warganya yang kehidupannya dibawah garis kemiskinan untuk makan, minum dll buat keluarganya.
“Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam pasal 34 ayat 1 dinyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara.
Mengacu pada bunyi pasal UUD 1945 tersebut, seharusnya tidak ada lagi rakyat di atas Bumi Pertiwi ini yang masih dalam taraf kehidupan tidak layak, atau berada di garis kemiskinan. Dan, kalaupun masih ada, maka menjadi kewajiban negara melalui pemerintah untuk memelihara dan membuatnya menjadi sejahtera,” jelasnya.
Harapannya Djoni kepada pemerintah pusat dapat menyelesaikan permasalahan pereko-nomian rakyat dan ikut memperhatikan kehidupan rakyat se-NKRI yang masih dibawah garis kemiskinan. (TIM BIDIK NASIONAL)
