Anggota MPR RI Hoerudin Gelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Singaparna Tasikmalaya

KAB. TASIKMALAYA, BIDIKNASIONAL.com – Anggota MPR RI, M. Haerudin Amin, S. Ag., MH menandaskan semangat Pancasila khususnya yang terkandung dalam sila keempat yakni menitiktekankan pada upaya membangun semangat persamaan dan mengutamakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan strategis.

Hal itu ia sampaikan saat melaksanakan Dialog Kebangsaan sekaligus Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan tentang Pancasila, UUD 1945, NKRI & Bhineka Tunggal Ika di Gedung PGRI Cikembang Kecamatan Singaparna, Kab. Tasikmalaya, Rabu, 6 Maret 2024.

Begitu pula, lanjut anggota Komisi IV DPR RI ini, semangat pemilu secara langsung adalah sebuah proses politik di Indonesia. Hal tersebut untuk memilih presiden DPR RI DPRD propinsi, DPRD Kab/Kota, DPDRI dan kepala daerah.

“Situasi pemilu secara langsung yang dilaksanakan bangsa Indonesia sejauh ini sudah mengalami beberapa periode masa pemilu, semangat musyawarah mufakat dalam proses politik sudah memudar, semangat menang-menangan sangat tinggi bahkan cenderung menghalalkan segala cara,” tegas legislator Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang kembali lolos dalam raihan suara pada Pemilihan Legislatif Dapil Jabar XI.

Bahkan Hoerudin sapaan akrabnya, merasakan miris atas peristiwa itu, sebab ia memandang proses politik yang demikian dinilainya tentu jauh panggang dari api jika melihat dari semangat sila keempat Pancasila.

Hadir pada kesempatan itu, beberapa tokoh pesantren diantaranya KH. Aceng Yamin, Ustadz Rahman dan Al-Ustadz Gungun dari Cigalontang serta tidak sedikit tokoh-tokoh muda tampak hadir dalam acara itu.

Sementara di lain tempat, menanggapi hal itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Putu Gede Arya Sumertha Yasa, menyampaikan bahwa sistem proporsional terbuka dalam pemilihan calon legislatif (caleg) lebih menghadirkan semangat individualis, akibat praktek ‘pasar bebas’ ketimbang menghadirkan iklim musyawarah dalam menghadirkan wakil rakyat yang mumpuni.

Realita tersebut, lanjut Arya, menunjukkan kader partai mumpuni dan ikut menjalankan roda organisasi kepartaian, baik dalam pendidikan politik, membangun etika dan budaya berbangsa, sering dikalahkan dengan calon yang banyak uang. Hal itu dapat terjadi akibat sistem pemilu yang melegitimasi dengan proporsional terbuka.

“Hal itu jauh dengan semangat nilai musyawarah yang dikehendaki oleh pendiri bangsa Indonesia. Bahkan karena sistem proporsional terbuka menghendaki persaingan sebebas-bebasnya, berdampak pada ruang-ruang perselisihan antar calon legislatif, termasuk di internal Partai semakin mengeras,” ujar Arya.

Laporan: Zaen

Editor: Budi Santoso