SURABAYA, JATIM, BN – Korupsi di Indonesia menjadi masalah yang belum kunjung selesai. Dalam tiga tahun survei, mayoritas warga masih menilai bahwa korupsi meningkat. Penilaian ini diberikan meskipun secara umum warga menilai bahwa pemerintah serius melawan korupsi.
Hal yang menjadi temuan survei ini menjadi catatan tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia, khususnya mengenai pelaksanaan pemerintahan yang bersih dari KKN. tidak cukup hanya didukung sebagai suatu norma yang abstrak, tetapi juga harus dapat diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku yang sesuai, yakni bersih dari korupsi.
Dalam kegiatan Talk Show dan Penyampaian Hasil Survey LSI dengan tema, “Trend Persepsi Publik tentang Korupsi, Afiliasi, Organisasi Keagamaan dan Demokrasi”, yang diselenggarakan oleh BEM UNESA, Kamis (27/9) mendapat respon positif dari berbagai kalangan, seperti halnya akademisi, LSM, maupun birokrasi.
Sebanyak 1520 responden dipilih dengan metode multi-stage random sampling. Berdasar jumlah sampel ini, diperkirakan margin of error sebesar ±2.6% pada tingkat kepercayaan 95%.
Turut mengundang pembicara sekaligus pembedah hasil temuan survey ini diantaranya ialah Cak Taufik “monyong” budayawan sekaligus Ketua Dewan Kesenian Jatim selaku moderator dalam talk show tersebut, berikutnya Dr. Agus Machfud Fauzi, M.Si selaku Ketua Pusat Studi Perubahan Sosial dan Media Baru Unesa, kemudian Dr. Ahmad Zainul Hamdi, M.Ag atau yang akrab disapa Cak Inung selaku Wakil Ketua Ikatan Sarjana NU, dan juga Ahmad Khoirul Umam, Ph.D. selaku peneliti senior dari Lembaga Survey Indonesia (LSI).
Ahmad Khoirul Umam memaparkan dalam kesempatan tersebut yakni ada hal yang menarik dari temuan survey ini, dimana persepsi publik tentang korupsi di negara kita masih tinggi yakni mencapai 57% dari dua tahun terakhir. Kemudian disisi lain penilaian publik terhadap keseriusan pemerintah menangani korupsi ini berbanding lurus yakni dengan predikat serius atau sangat serius sebesar 64% dari dua tahun terakhir.
“Seharusnya dengan penilaian publik terhadap keseriusan pemerintah menangani korupsi ini disertai bukti nyata berupa persepsi ataupun data penurun korupsi di Indonesia, namun hal ini belum terbukti dan perlu upaya-upaya konkrit selanjutnya” tambah Khoirul Umam.
Sementara Dr. Agus Machfud Fauzi, M.Si. menanggapi hasil temuan survey ini dalam kaitannya dengan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) yakni adanya temuan terjadi interaksi KKN antara masyarakat dengan pemerintah.
Terlebih dalam sajian rilis hasil survey LSI pada bab perilaku korup aparatur sipil negara (ASN) diantaranya: Interaksi antara warga dengan pegawai pemerintah paling banyak terjadi dalam hal mengurus kelengkapan administrasi publik (55.7%), selanjutnya dalam pelayanan kesehatan (45.1%), ketika berurusan dengan pihak sekolah negeri (28%), dan polisi (10.7%).
“Publik menilai tindakan KKN yang dikerjakan adalah hal yang wajar dengan tujuan agar dilancarkan urusan/kepentingan ataupun dengan maksud sebagai ucapan terima kasih. Dan itu dilakukan berulang kali sehingga menjadi kebiasaan yang dianggap lumrah dalam lingkungan publik” ujar Agus Machfud.
Terakhir Cak Inung sapaan akrab Dr. Ahmad Zainul Hamdi, M.Ag. menanggapi hasil temuan survey LSI mengenai persepsi publik tentang demokrasi di Indonesia dengan data 83% masyarakat setuju ataupun sangat setuju dengan sistem demokrasi.
Ia berpendapat bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dianggap cocok dan terbaik bagi pemerintahan Indonesia.
“Ada dua hal dalam menganalisa demokrasi, diantaranya adalah demokratisasi dan dengan konsolidasi demokrasi. Sementara Indonesia berada pada posisi demokratisasi dengan tinjauan teori-teori demokrasi yang kebanyakan negara di wilayah Afrika.
Adapun juga istilah ‘Rhizoma State’ yakni relasi antara pemerintah dengan masyarakatnya yakni hubungan aktor politik dengan civil society dalam menghadapi masalah diselesaikan ‘dibawah meja’ artinya ada suatu konspirasi setting yang dikerjakan tanpa sepengetahuan banyak masyarakat,” tutur Cak Inung. (wp/ari)
