Dugaan Proyek “Asal Jadi”, Warga Desa Klino Laporkan BKKD 2025 ke Kejari Bojonegoro
Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro (dok. Foto: istimewa)
BOJONEGORO, BIDIKNASIONAL.com – Transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro kembali diuji. Pemerintah Desa (Pemdes) Klino, Kecamatan Sekar, kini menjadi sorotan hukum setelah sejumlah warga melaporkan dugaan penyimpangan proyek Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) tahun anggaran 2025 ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, Rabu (22/4/2026).
Laporan ini bermula dari kekecewaan mendalam warga terhadap pengerjaan fisik di Dusun Tengaring. Proyek bernilai miliaran rupiah yang meliputi pembangunan jalan rigid beton dan pemasangan bronjong tersebut disinyalir dikerjakan “asal jadi” dan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Pantauan di lokasi, sebanyak empat orang perwakilan warga hadir langsung di kantor Kejari Bojonegoro untuk menyerahkan berkas laporan dan memberikan keterangan awal.
R salah satu perwakilan warga, menegaskan bahwa langkah ini diambil sebagai fungsi kontrol sosial masyarakat agar uang negara tidak dikelola secara sembrono.
“Kami warga Desa Klino melaporkan pekerjaan ini karena diduga kuat tidak sesuai RAB. Kami ingin memastikan setiap rupiah dari uang negara benar-benar kembali ke masyarakat dalam bentuk infrastruktur yang berkualitas, bukan malah disalahgunakan,” ujar R saat diwawancarai awak media di halaman kantor Kejari Bojonegoro.
Dugaan penyimpangan yang dilaporkan warga mencakup beberapa poin krusial, mulai dari rendahnya kualitas material hingga spesifikasi teknis yang kasat mata terlihat jauh dari standar pengerjaan konstruksi pada umumnya.
“Secara visual saja sudah terlihat ada perbedaan dengan standar yang seharusnya. Kami berharap pihak berwenang, terutama tim ahli dari kejaksaan, segera turun ke lapangan untuk melakukan audit fisik dan cek fakta. Ini penting guna membuktikan adanya indikasi kerugian negara,” imbuh R.
Proyek BKKD yang seharusnya menjadi angin segar bagi pembangunan infrastruktur di pelosok Bojonegoro ini justru menyisakan polemik.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Desa Klino maupun Tim Pelaksana (Timlak) proyek belum memberikan pernyataan resmi. (tim)
