SEMARANG, BIDIKNASIONAL.com – Sejumlah persoalan yang telah berlangsung bertahun-tahun kembali mengemuka dalam audiensi perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Jateng Guyub dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.
Konflik pertambangan, sengketa agraria, persoalan ketenagakerjaan, kerusakan infrastruktur, hingga nasib petani tebu menjadi sejumlah isu yang disampaikan langsung kepada Gubernur Luthfi dalam pertemuan di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (20/7/2026).
Perwakilan masyarakat dari Rembang, Pati, Blora, Wonogiri, Grobogan, Salatiga, Kota Semarang, serta perwakilan buruh turut menyampaikan berbagai persoalan yang dinilai belum mendapatkan penyelesaian secara tuntas.
Perwakilan masyarakat Rembang, Joko Priyanto, mengatakan sejumlah persoalan yang disampaikan dalam audiensi bukan merupakan masalah baru. Sebagian di antaranya, kata dia, telah berlangsung selama bertahun-tahun dan kini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Gubernur Ahmad Luthfi.
“Saat ini pemerintah Pak Luthfi mewarisi konflik dari gubernur sebelumnya. Mau tidak mau, kami meminta persoalan itu diselesaikan,” kata Joko.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah konflik pertambangan dan pembangunan pabrik semen di kawasan Pegunungan Kendeng, Rembang. Masyarakat juga menyoroti aktivitas pertambangan yang dinilai semakin masif, baik yang memiliki perizinan maupun yang diduga tidak berizin, serta dampaknya terhadap lingkungan.
Persoalan lain yang turut dibahas mencakup konflik agraria, ketenagakerjaan, kerusakan jalan, pelayanan pendidikan, pengembangan UMKM, hingga pengendalian harga kebutuhan pokok.
Dari Blora, masyarakat menyampaikan dampak berhentinya operasional Pabrik Gula Gendhis Multi Manis (PG GMM) terhadap petani tebu. Kondisi tersebut membuat sebagian petani harus mengirim hasil panen ke luar daerah dengan biaya distribusi lebih tinggi.
Beban biaya tersebut dinilai berpengaruh terhadap pendapatan petani yang selama ini menggantungkan penghidupan dari sektor perkebunan tebu.
Sementara dari kalangan buruh, aspirasi yang disampaikan antara lain terkait dugaan pelanggaran hak pekerja, termasuk persoalan pembayaran upah yang disebut berada di bawah ketentuan serta dugaan hambatan terhadap pembentukan serikat pekerja.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pemerintah provinsi membuka ruang dialog bagi seluruh elemen masyarakat.
Menurut Luthfi, setiap masukan yang disampaikan masyarakat harus didengar dan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan langkah penyelesaian sesuai kewenangan pemerintah.
“Rumah gubernur adalah rumah rakyat. Jadi siapa pun boleh datang dan menyampaikan. Apa yang disampaikan masyarakat patut kita dengarkan, patut kita lihat, dan patut kita kerjakan,” ujar Luthfi.
Luthfi mengatakan, pemerintah akan memetakan setiap persoalan berdasarkan kewenangan. Permasalahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan ditindaklanjuti, sedangkan persoalan yang berada di bawah kewenangan pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota akan dikoordinasikan dengan instansi terkait.
Terkait persoalan petani tebu di Blora, Luthfi menyatakan telah berkomunikasi dengan Menteri Pertanian untuk mencari solusi atas berhentinya operasional PG GMM.
“Saya harus punya bahan agar persoalan petani tebu Blora bisa terselesaikan,” katanya.
Sementara untuk persoalan infrastruktur, Luthfi memastikan perbaikan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menjadi salah satu prioritas penanganan.
Ia menegaskan, berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat tidak boleh berhenti sebatas catatan dalam forum audiensi. Pemerintah, kata dia, harus memastikan adanya tindak lanjut hingga persoalan tersebut dapat menghasilkan solusi yang nyata.
Laporan : Heru Budianto
