Dorong Percepatan UHC, KPW dan KPD Rekan Indonesia Gelar Audiensi Bersama Plt. Bupati Tulungagung
TULUNGAGUNG, BIDIKNASIONAL.com – Kolektif Pimpinan Wilayah (KPW) Rekan Indonesia Jawa Timur bersama Kolektif Pimpinan Daerah (KPD) Rekan Indonesia Kabupaten Tulungagung menggelar audiensi bersama Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Tulungagung, Jumat (24/7/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Tulungagung ini bertujuan untuk mendorong percepatan Universal Health Coverage (UHC) sekaligus meningkatkan mutu serta transparansi pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Tulungagung.
Dihadiri Lintas Sektor dan Bawa 10 Isu Strategis
Audiensi tersebut dihadiri langsung oleh:
*Plt. Bupati Tulungagung, H. Ahmad Baharudin, S.M., M.M.
*Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung
*Kepala OPD terkait
*Perwakilan BPJS Kesehatan & BPJS Ketenagakerjaan
*Jajaran pengurus KPW Rekan Indonesia Jawa Timur dan KPD Rekan Indonesia Kabupaten Tulungagung
Dalam forum dialog tersebut, pihak Rekan Indonesia menyodorkan 10 pokok pembahasan utama. Beberapa di antaranya meliputi:
1. Percepatan pencapaian target UHC.
2. Perlindungan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi seluruh tenaga kerja.
3. Peningkatan mutu pelayanan di RSUD dr. Iskak dan RSUD Campurdarat.
4. Penguatan fungsi dan pelayanan Puskesmas.
5. Transparansi anggaran kesehatan serta pengawasan Dana Kapitasi JKN.
6. Optimalisasi sistem pengaduan masyarakat terkait layanan kesehatan.
Komitmen Pemerintah Kabupaten Tulungagung
Sebagai penutup audiensi, Plt. Bupati Tulungagung, H. Ahmad Baharudin, menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menindaklanjuti berbagai poin kesepakatan.
Beberapa komitmen penting yang disepakati Pemkab Tulungagung meliputi:
*Target UHC: Mendorong pencapaian kepesertaan aktif JKN minimal 98% paling lambat tahun 2027.
*Kepatuhan Pemberi Kerja: Menerbitkan Surat Edaran yang mewajibkan seluruh pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Kesehatan.
*Dukungan Lintas Perangkat Daerah: Menginstruksikan seluruh jajaran Pemkab Tulungagung untuk bersinergi mensukseskan UHC.
*Peningkatan Mutu Layanan: Evaluasi berkala terhadap faskes milik daerah (RSUD dan Puskesmas).
*Transparansi & Akuntabilitas: Meningkatkan keterbukaan tata kelola anggaran kesehatan dan Dana Kapitasi JKN.
Rencana Aksi & Sanksi Evaluasi:
*Menyusun Action Plan selambat-lambatnya 30 hari pasca-audiensi.
*Membuka ruang koordinasi dan evaluasi berkala bersama Rekan Indonesia Jawa Timur.
*Siap menggelar evaluasi terbuka apabila dalam waktu 90 hari tidak terdapat tindak lanjut nyata tanpa alasan yang sah.
Mengawal Hak Konstitusional Kesehatan
Ketua KPW Rekan Indonesia Jawa Timur, Bagus Romadon, memberikan apresiasi tinggi atas keterbukaan dan langkah responsif yang ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
”Kami mengapresiasi komitmen Plt. Bupati Tulungagung beserta seluruh jajaran pemerintah daerah yang telah membuka ruang dialog dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan. Rekan Indonesia akan terus mengawal implementasi seluruh komitmen tersebut agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Tulungagung.”
Bagus Romadon, Ketua KPW Rekan Indonesia Jatim.
Rekan Indonesia menegaskan bahwa audiensi ini merupakan bentuk sinergi konkret antara masyarakat sipil dan pemerintah daerah demi memastikan pemenuhan hak atas kesehatan berjalan secara transparan, akuntabel, serta inklusif.
”Kesehatan adalah Hak Konstitusional. Bersama Kita Kawal Kesehatan untuk Semua.” (ND)
