Dugaan Pemotongan Dana Kapitasi Puskesmas, Dinas Kesehatan Sumenep Belum Berikan Penjelasan
SUMENEP, JATIM, BN – Maraknya media yang memberitakan dugaan pemotongan Dana Kapitasi Puskesmas Pragaan Kabupaten Sumenep yang diduga dilakukan oleh oknum pejabat setiap bulan menjadi ajang berbincangan di kalangan masyarakat Sumenep, Jumat (5/7/2019).
Dengan adanya pemotongan anggaran kapitasi tersebut sejumlah aktivis Lembaga dan wartawan dari beberapa media mengkonfirmasi persoalan tersebut ke Dinas Kesehatan Kabupaten dan kebetulan Kadis tidak ada ditempat.
Ketika dikonfirmasi Humas Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep Ach Fajar mengatakan bahwa informasi dalam pemberitaan harus satu pintu melalui kepala Dinas Kesehatan.
“Mohon maaf segala sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan dinas kami diharuskan kordinasi dulu dengan kepala dinas. Kalau informasi tentang persoalan yang mendasar itu kami harus ijin pimpinan dulu, nanti takut keliru apa yang disampaikan karena setiap informasi ke media harus melalui persetujuan pimpinan,” kata Fajar.
“Saya tahu bahwa kapitasi itu adalah hak puskesmas dari BPJS ke puskesmas yang diperuntukkan sekian persen untuk medis, sekian persen untuk obat dan sekian persen untuk yang lainnya. Hal tersebut atas dasar Pasal 1 angka 6 Perpres 32 Tahun 2014, dana kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan,” pungkasnya.
Terpisah, Team Oprasional Penyelamatan Asset Negara dan BUMN RI Kabupaten Sumenep (TOPAN-RI) meminta Dinas Kesehatan harus membuka informasi yang sebenarnya.
“Kalau memang ada dugaan yang merugikan salah satu pihak harus ada evaluasi agar kedepan lebih baik administrasinya. Karena belanja dalam pemerintahan semua uang tersebut milik negara dan rakyat sehingga dalam peruntukan jelas,” terangnya. (yus)
