MATARAM, BIDIKNASIONAL.com – Bertempat di Kantin Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Gapasdap Pelabuhan Kayangan menginfokan bahwa Tarif baru penyebrangan kapal dari Pelabuhan Kayangan menuju Poto Tano telah disetujui pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu, 11/01/2023.
Ketua Gapasdap Kayangan, Iskandar mengatakan usulan penyesuaian tarif penyeberangan telah diajukan Gapasdap kepada Pemerintah sejak September palu, dan baru disetujui setelah SK keluar pada tanggal 3 Januari 2023 lalu dan Kenaikkan tarif diberlakukan mulai 12 Januari 2023 pukul 00.00 Wita.
Iskandar mengaku bahwa persetujuan yang dilakukan Pemerintah NTB di awal Tahun ini merupakan hadiah untuk kami dan teman-teman yang ada di penyebrangan. Ia mengatakan bahwa setelah 7 hari pengeluaran SK selalu melakukan sosialisasi sampai hari ini masih di lakukan sosialisasi di lapangan baik di Kayangan maupun di Poto Tano.
“Kabar gembira untuk kami dan dapat kami laksanakan sebagai bentuk pelatihan pemerintahan, khususnya kepada Pemerintah NTB dan para pengusaha yang sudah melakukan penyesuaian tarif semenjak bulan september yang lalu, Alhamdulilah baru terealisasi di bulan januari.” Paparnya.
Lanjut Iskandar Menjelaskan bahwa besar tarif sesuai dengannya yang diusulkan, tidak ada perubahan sama sekali semenjak kami melakukan penyesuaian sebesar 10.41 %. Penyesuaian tarif ini kita berlakukan ke pemerintah atas dasar adanya penyesuaian penaikan tarif BBM pada bulan September lalu.
Iskandar mengatakan bahwa yang mengalami kenaikan tarif adalah dari golongan 2 sampai ke golongan 9, Ia juga menjelaskan alasan perubahan tarif tersebut.
“Alasan paling mendasar perubahan tarif penyebrangan kayangan poto tano adalah kenaikan BBM karena faktor terbesar dari operasional penyebrangan adalah BBM dari 100% biaya operasional 60 % nya itu biaya BBM.” Jelasnya.
Iskandar juga menegaskan bahwa Layanan dan Keselamatan yang paling diutamakan dan ditingkatkan artinya memang sampai layanan kami memang mendapat respon yang sangat positif dari pemakai jasa, artinya sudah ada peningkatan-peningkatan yang lumayan yang dirasakan mereka, memang sebelumnya ada sedikit beberapa armada kami yang mungkin melakukan perubahan khusunya di pelayanannya.
Pada kesempatan yang sama Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB. Lalu Fauzal menejelaskan bahwa adanya kenaikan BBM dan ketika komponen BBM ini menjadi komponen penentu dari pergerakan kapal itu, maka pemerintah pada posisi yang harus hadir agar satu sisi pelayanan tetap berjalan operasional kapal.
“Peran pemerintah untuk memastikan bahwa kenaikan ini tidak terlalu berdampak pada kenaikan harga dan lain-lain kenapa inu terus kita ulur sampai bulan dulu ya pertimbangan itu cukup panjang sampai kepada awal tahun karena memang kita juga harus melihat eksternal dari aktivitas termasuk ada inflasi dan lain-lain yang sektor transportasi itu menjadi penumpang.” Jelasnya.
Lanjut Fauzal, oleh karena itu kemarin di minggu pertama Januari pemerintah disetujui kenaikan ini dengan pertimbangan-pertimbangan dan tentunya memastikan seluruh layanan di kapal-kapal ini betul-betul tetap terjaga, tidak ada komplain terkait dengan jadwal tepat waktu kebersihan dan juga kenyamanan dan keselamatan tetap menjadi prioritas kita. Tutupnya.
Laporan: Aini
Editor: Budi Santoso
