SURABAYA, JATIM, BN – Forum Kerjasama Mitra Praja Utama (MPU) hendaknya menjadi think-tank Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Tugasnya, menyiapkan konsep yang akan dijadikan pembahasan dalam rapat APPSI.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo saat membuka Rapat Gabungan Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama ke XVIII Tahun 2018 di Hotel JW Marriot, Surabaya, Jumat (20/4).
Dengan adanya MPU, diharapkan tugas APPSI akan menjadi lebih mudah karena sebuah rapat dipersiapkan secara terperinci dan berjalan lebih produktif.
MPU, jelas Pakde Karwo, bukan alat untuk menjelaskan secara terperinci, tapi mempersiapkan agar suatu rapat bisa berjalan dengan maksimal dan menghasil-kan sesuatu yang bagus, khususnya kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, MPU yang didukung para aparatur birokrasi wajib mempersiapkan secara matang setiap rapat, karena birokrasi merupakan SDM terdidik dan terlatih, yang setiap jenjang karirnya memperoleh pendidikan dan latihan. Dengan adanya MPU, lanjut Pakde Karwo, gubernur bisa lebih memahami tentang sebuah rapat, karena tidak semua gubernur yang terpilih berasal dari birokrasi yang paham tentang rapat.
Dalam kesempatan sama, Pakde Karwo juga mengajak agar MPU ikut menjawab tantangan Indonesia kedepan, diantaranya menguasai pasar ASEAN, yang 40 persen atau captive market ASEAN atau sekitar 261 juta penduduk ASEAN berada di Indonesia.
Untuk itu, harus ada rekonstruksi baru terhadap pasar yang ada di Indonesia, sehingga tidak semata-mata menjadi pasar besar bagi negara lain.
“Kita wajib menjadi pemenang di ASEAN, seperti yang sudah dilakukan Jawa Timur” ujarnya. Dicontohkan, neraca perdagangan Jawa Timur surplus sebesar US$ 1,551 milyar pada tahun 2017.
Kelemahan Indonesia, lanjutnya, adalah masih dilakukannya impor bahan baku produksi dari negara lain. Sebagai contoh, Jatim masih mengimpor kalium florida dari Laos, bahan untuk pupuk. Apabila, MPU bisa memberikan masukan dan menyiapkan bahan bahan tersebut maka tidak akan ada impor komoditi ini.
Padahal, ternyata bahan tersebut ada di Sulteng, dan Maluku Utara. Untuk itu, wajib dibuat sistem informasi tentang ketersedian material yang ada di Indonesia, yang di Jatim dinamakan sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok (Siskaperbako).
Ditambahkan, apabila hal ini tidak dilakukan, maka selamanya Indonesia akan terus membeli bahan baku dari negara lain, dan Indonesia akan selalu terbawa arus dengan digital economy, yang lebih digital trading dibanding digital industri, sebagaimana banyak dipublikasikan banyak media televisi yang mempromosikan produk-produk dari negara lain.
Rapat Gabungan Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama ke XVIII diadiri Assiten I / Pemerintahan dan Kerjasama, Asisten II/ Perekonomian dan Pembangunan Sekda Prov NTB, Kepala Bappeda, Kadis Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Sekda Prov. NTT. Rapat berlangsung mulai tanggal 19 21 April 2018. (dji)
