GEMAPUJA Se-Indonesia Akan Boikot Pemilihan Legislatif dan Presiden 2019 Jika Konflik Puncak Jaya Tak Kunjung Usai
MAKASSAR, SULSEL, BN – Sejak adanya Pergantian jabatan Kepala Desa (Kades) dan perpindahan sekretariat Desa di Kabupaten Puncak Jaya membuat warga setempat protes dikarnakan pergantian tersebut dinilai tidak netral serta tidak sesuai hukum dan Undang Undang pemilihan yang berlaku di Indonesia.
Akibatnya Ribuan massa dari Gerakan Mahasiswa Puncak Jaya (GEMAPUJA) mengelar aksi unjuk rasa di bawah Jembatan Fly Over Jl. Urip Sumiharjo Makassar Rabu, (5/9/2018).
Dari data yang di peroleh menurut Kordinator Lapangan Aksi tersebut bukan hanya di Makassar saja akan tetapi dibeberapa kota Besar saat ini juga melakukan aksi protes yang sama seperti Papua, Jakarta, Jogja, Surabaya, Malang dan Manado.
“Menyikapi konflik yang sedang terjadi di Kab.Puncak Jaya membuat kami harus kembali turun kejalan minta keadilan dari pihak terkait agar segera menyelesaikan dengan tuntas atas Konflik tersebut ” ujar Galone Wonda (Jenlap) .
serta Klarifikasi SK Bupati No. 188.45/95/2018-2024 dan Hapuskan System Noken. tambahnya.
“Apabila tuntutan kami tidak direspon dan bertindak positif maka kami GEMAPUJA Se-Indonesia akan Boikot Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 di Kab. Puncak Jaya dan Provinsi Papua pada umumnya ” Tegas Galone Wonda .
Massa meminta kepada
1.Bupati dan Wakil Bupati Kab.Puncak Jaya
2. DPRD Kab.Puncak Jaya
3. PLT Gubernur Papua
4. MPR Provinsi Papua
5.Presiden GIDI, BP GIDI Wilayah Yamo, Klasis Mulia dan Yalu serta seluruh elemen Gereja di Kab.Puncak Jaya.
6.TNI/Polri Kab. Puncak Jaya segerah Bertanggung Jawab.(Akbar)
