BANYUWANGI, JATIM, BN – Komunitas Pejuang Jalanan(KPJ) Laskar putih Banyuwangi surati inspektorat Banyuwangi untuk audit dana hibah tahun 2017 khususnya ke Pengurus Cabang Nahdhotul ulama(PCNU) Banyuwangi sebesar 16,9 milyar.
Surat diserahkan langsung oleh M Yunus wahyudi selaku ketua KPJ Laskar Putih dan diterima oleh Bpk Saikhu selaku inspektur wilayah lll inspektorat Banyuwangi.
Menurut Saikhu pihaknya akan segera menindak lanjuti surat tersebut.
“Akan segera kami tindaklanjuti surat tersebut,kalau terlalu lama juga tidak baik,” jelasnya.
Sementara itu menurut M Yunus wahyudi,Dirinya pernah melaporkan hal tersebut ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur namun sampai saat ini belum ada kejelasannya.
“Sudah saya laporkan ke Kejaksaan Tinggi sejak setahun lalu, tapi hasilnya melempem,kemungkinan masuk angin,”Ujarnya.
Meskipun demikian, M Yunus tetap akan melanjutkan kasus tersebut.
Menurutnya dalam kasus ini ada dugaan saling menutupi antara Badan Pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD), Bappeda, Bagian hukum, bagian kesejahteraan masyarakat (KESMAS) dan juga DPRD Banyuwangi.
Lebih lanjut M Yunus, menjelaskan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) dari BPKAD Banyuwangi, pencarian terjadi dalam 2 tahap.
1.Berdasarkan SPM:0116/SPM-LS/HIBAH/PPKD/2017 tanggal 2 Mei 2017 sebesar Rp.7.217.090.000,-
2.Berdasarkan SPM:0465/SPM-LS /HIBAH/PPKD/2017 tanggal 28 Agustus 2017 sebesar Rp.9.737.910.000,-
Dari keseluruhan dana tersebut setelah di kroscek dilapangan hanya terbagi sekitar 4 milyar,termasuk untuk kantor PCNU Banyuwangi, RS NU dan untuk 25 MWC sekabupaten Banyuwangi. Sisanya yang 10 miliar lebih tidak jelas peruntukannya.
“saya minta kepada inspektorat untuk mengaudit dana hibah tersebut,karena ini terkesan banyak rekayasa, banyak permainan dan ada dugaan korupsi berjamaah yang dilakukan oleh Bupati Banyuwangi,” Pungkasnya.
M Yunus mengaku tidak takut masuk penjara lagi demi mengungkap kebobrokan oknum-oknum Pemkab Banyuwangi dan oknum-oknum PCNU Banyuwangi. (ripto)
