Kenapa Baitul Mal Dan Dinsos Gayo Lues Masih Belum Mampu Mengangkat Peringkat 2 Termiskin di Aceh ?
GAYO LUES, ACEH, BN – Pekerjaan rumah bagi Pemkab Gayo Lues untuk menyingkronkan data warga miskin dan program lintas sektoral untuk meningkatkan kesejahteraan warganya yang masih menduduki peringkat ke 2 termiskin di provinsi Aceh. Dengan data yang valid dari Dinas terkait bisa membuat program yang terpadu untuk pengentasan kemiskinan dengan kesedian anggaran yang ada.
Dosen Prodi Ilmu Administrasi Publik, FISIP UMUSLIM, Dr. Edy Putra Kelana, M.Si, M.Pd saat di hubungi via ponselnya oleh BN, Selasa, (25/12). “Progam Pemkab Gayo Lues melalui Dinsos maupun dari Baitul Mal untuk mengentaskan kemiskinan semestinya melalui program yang bersifat pemberdayaan masyarakat seperti memberikan modal usaha ke warga miskin” ungkap Dr. Edy Putra Kelana, M.Si, M.Pd
Dengan data yang digunakan oleh Baitul Mal tidak hanya berpedoman pada data yang dimiliki oleh Dinas Sosial atau BPS, data dari Instansi lain harusnya hanya dijadikan acuan saja. Angka kemiskinan yang dimiliki oleh Dinsos 2015 sudah tidak layak dijadikan acuan oleh Baitul Mal disamping tahunnya sudah 3 tahun silam. Selanjutnya Baitul Mal harus melakukan pendataan ulang warga miskin untuk mendapatkan data otentik dilapangan. Baitul Mal punya pengurus sampai di tingkat desa, seperti Imam KUA dan Kepala Desa, harusnya validitas data itu dari pengurus Baitul Mal Desa bukan dari Dinas Sosial atau BPS. Pengurus Baitul Mal Desa dan Kecamatan jauh lebih memahami jumlah angka kemiskinan yang ada di desa, lanjutnya.
Terkait dengan penyaluran jumlah dana yang disalurkan kepada yang berhak harusnya transparan, di dalam anggaran sudah tercantum berapa jumlah uang yang harus diterima dan berapa tahap pencairan dana dilakukan. Inilah yang dimaksudkan dalam salah satu prinsip Good Governance adalah Transparansi. Jikalau ini tidak ada maka kemungkinan pungli itu bisa saja terjadi.
Masih menurut Dr. Edy Putra Kelana, M.Si, M.Pd, Pemkab Galus harus mengevaluasi Dinsos dan Baitul Mal, terkait dengan Program, apakah sudah tepat sasaran atau belum. Karena Baitul Mal dan Dinsos bertanggung jawab terhadap pengurangan angka kemiskinan di Kabupaten Gayo Lues.
Menurut data yang ada di BPS Aceh 2017 Kabupaten Gayo Lues berada di peringkat ke 2 angka kemiskinan dari 23 Kabupaten/Kota. Ini tantangan bagi Pemkab Galus bagaimana mengurangi angka kemiskinan itu dan itu bisa dilakukan oleh Dinsos dan Baitul Mal. Program penanggulangan kemiskinan harus diawali dari DATA yang akurat. Jikalau data tidak akurat maka otomatis program penanggulangan angka kemiskinan akan gagal. Akibat data tidak akurat tentang angka kemiskinan maka akan ada penerima bantuan adalah orang-orang yang tidak layak menerima bantuan, pungkasnya. (dir)
