Connect with us

Wabub Malang Tekankan Pencegahan Pengiriman PMI Ilegal

JATIM

Wabub Malang Tekankan Pencegahan Pengiriman PMI Ilegal

KAB. MALANG, JATIM BN – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malang konsisten untuk mencegah pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal. Salah satu caranya adalah dengan rutin menggelar sosialisasi pencegahan PMI Ilegal di wilayah Kabupaten Malang Tahun 2019. Seperti yang digelar Kamis (14/3) tepatnya di Mirabell Hotel, Kepanjen.

Acara yang telah dihadiri ratusan petugas rekrutmen calon PMI beserta staf dari PT penyalur pekerja migran turut diundang dalam kegiatan ini. Melalui hal itu, mereka sepakat untuk membantu pencegahan PMI ilegal.

Dalam resesi tersebut, Wakil Bupati Malang, Drs. H. M. Sanusi, MM sangat mengapresiasi dengan kerja keras dari Disnaker Kabupaten Malang. Pasalnya, berdasarkan data yang dia miliki, angka PMI ilegal dari Kabupaten Malang adalah yang terendah di Jawa Timur. Bahkan angkanya menurut Sanusi, dibawah 10 jiwa.

“Ada datanya dari Jawa Timur. Kami terkecil, dengan kurang dari 10 orang,” katanya.

Sanusi menerangkan kewenangan didaerah hanya sebatas memberikan pencegahan dan perlindungan hanya diwilayahnya sendiri secara terbatas, untuk perlindungan di luar negeri tetap menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Sebab, didaerah memiliki kesulitan untuk koordinasi lintas negara.

“Kami hanya bisa desak agen penyalur didaerah agar menyalurkan dengan sesuai prosedur. Disnaker didaerah terbatas, kesulitan lintas negara. Karena hal itu, kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja,” tandasnya.

Disisi lain Sanusi juga menambahkan, banyak kerugian menjadi PMI Ilegal. Salah satunya, ketika terjadi masalah di negara tujuan, pemerintah didalam negeri tak bisa berbuat banyak. Karena keberangkatannya tidak tercatat secara resmi di negara.

“Kami tidak bisa berbuat apa-apa, karena mereka Ilegal, tidak ada catatan. Kalau legal, beda lagi, kami masih bisa melakukan berbagai upaya,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malang, Drs.Yoyok Wardoyo, MM, menjelaskan, berdasarkan data dari BNP2TKI, per-14 Januari 2019, Provinsi Jawa Timur merupakan pengirim PMI terbanyak di Indonesia.

“Pada Tahun 2018 lalu. Jatim menduduki urutan pertama. Jumlahnya mencapai 60.714 jiwa. Untuk sementara posisi kedua dan ketiga berturut-turut ditempati oleh Jawa Tengah dan Jawa Barat. Jumlahnya sebanyak 56.400 dan 54.700 jiwa,” paparnya.

Menurut Yoyok, Kabupaten Malang menduduki peringkat 10 secara nasional dalam hal jumlah pengiriman PMI, yakni mencapai 6.987 orang. Hal ini berdasarkan data dari BNP2TKI.

“Posisi pertama kabupaten/ kota pengirim PMI terbanyak ditempati oleh Indramayu dengan jumlah 21.045,” terangnya.

Kemudian, berdasarkan data dari UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang menduduki urutan ketiga secara provinsi pengiriman jumlah PMI, dengan jumlah 8.839 jiwa.

“Urutan pertama dan kedua ditempati oleh Ponorogo dan Kabupaten Blitar, dengan jumlah masing-masing 10.043 dan 9.189,” Jelasnya.

Terkait dengan pengerahan PMI asal Kabupaten Malang, dalam satu hari, Dinas Tenaga Kerja melayani setidaknya 20 orang calon PMI.

“Setiap satu bulan, tidak kurang dari 400 orang kami layani diruangan yang dipersiapkan khusus untuk meningkatkan layanan publik mengenai pengurusan keberangkatan PMI,” imbuh Yoyok.

Masih lanjut Yoyok, menambahkan berdasarkan data yang ada, hingga Januari 2019, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang, mencatat ada sebanyak 17 PMI yang meninggal dunia, kebanyakan dikarenakan sakit. Dari belasan PMI yang meninggal dunia tersebut, tiga diantaranya merupakan PMI non prosedural alias ilegal. Kami berupaya untuk melakukan pencegahan terhadap pemberangkatan PMI ilegal. Tidak ada angka pasti berapa jumlah tenaga non prosedural, hanya Tuhan yang tahu,” katanya.

Yoyok juga menyebutkan, salah satu masalah yang dihadapi oleh PMI sehingga terjadi pengiriman pekerja ilegal adalah minimnya informasi yang didapatkan oleh calon PMI. Maka dari itu, diforum ini juga dihadirkan narasumber yang kompeten dengan harapan, memberikan pengetahuan lebih kepada masyarakat, khususnya calon PMI.

“Maka kami menghimbau, dengan kegiatan yang rutin digelar ini, mampu memberikan pengetahuan bagi masyarakat, khususnya calon PMI. Agar mereka tidak terjerumus dalam pemberantasan non prosedural,” tegasnya. (NN)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in JATIM

To Top