LAMPUNG UTARA, BN-Pasca operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terhadap Agung Ilmu Mangkunegara (AIM), bersama beberapa kroninya, beberapa waktu lalu, salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Lampung Utara, Frans Andali, meminta Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Lampung Utara, Budi Utomo, untuk menuntaskan empat persoalan krusial yang selama ini sangat diharapkan masyarakat Lampung Utara.
“Beberapa waktu lalu, AIM terjaring OTT KPK RI di rumah jabatan Bupati Lampung Utara. Terkait hal itu, roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat tentu harus tetap berjalan dan tidak terpenguh dengan adanya aksi OTT KPK RI,” kata Frans Andali, Rabu, (23/10/2019), di kediamannya.
Selama dipimpin oleh AIM, kata Frans, ada empat persoalan mendasar yang menjadi skala prioritas dan wajib dituntaskan oleh Pelaksana Tugas Bupati Lampura, yang saat ini dijabat oleh Wakil Bupati Lampura, Budi Utomo.
“Atas nama masyarakat Lampung Utara, pemerintah daerah khususnya, Plt. Bupati Budi Utomo agar dapat memberikan solusi yang bersifat win-win solution,” tegasnya.
Dikatakan Frans Andali lebih lanjut, empat persoalan mendasar yang selama ini selalu menemukan jalan buntu selama kepemimpinan AIM, yakni terkait terhambatnya dana kontraktor 2018, tertunggaknya ADD 2019, dana Beban Kerja (BK) aparatur sipil negara (ASN) yang kerap tidak dibayarkan dengan alasan yang tidak jelas, juga terlampu seringnya AIM melakukan mutasi jabatan kepada sejumlah birokrat yang tidak menempati jabatan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
“Untuk itu, kami berharap kepada Plt. Bupati Budi Utomo agar sesegera mungkin membayar Dana Kontraktor tahun 2018, merealisasikan pembayaran Add tahun 2019 dengan tepat waktu, membayar dana beban kerja (BK) ASN di lingkup Pemkab. Lampura, dan juga kami meminta agar Plt. Bupati Lampung Utara mengambil kebijakan agar memulihkan kembali ASN yang selama ini di-nonjob, mutasi, terutama ASN yang berdomisili asli di Lampung Utara dan berkompeten dalam bidang jabatan yang didudukinya,” harap Frans Andali.
Dirinya juga menilai, apabila hal ini mampu diwujudkan oleh Plt. Bupati Lampura, Budi Utomo, tentu berdampak positif bagi laju pertumbuhan pembangunan serta berjalannnya roda pemerintahan yang baik dalam melayani masyarakat. (Eka/Hamsah)
