Bupati Malaka Terus Gelorakan Semangat Optimisme Untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
MALAKA, NTT, BN-Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran berharap masyarakat Kabupaten Malaka tidak mudah terprovokasi untuk bersikap apatis, pesimis dan resisten terhadap geliat pembangunan di daerahnya.
Menurutnya suara-suara sumbang segelintir orang yang tidak simpati dengan kemajuan pembangunan, tidak ingin daerahnya maju, tidak ingin masyarakat Malaka sejahtera, hendaknya dilawan dengan kerja tulus, kerja nyata, kerja keras dan kerja tuntas untuk membangun Rai Malaka.
Harapan itu disampaikan Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran saat menyampaikan Pidato Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2020 dalam Sidang III DPRD Kabupaten Malaka di Betun, Senin (11/11-2019).
Dikatakannya, mengawali penyampaian Pengantar Nota Keuangan tentang Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2020, perkenankan saya mengajak kita sekalian untuk memanjatkan puji syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah mencurahkan rahmat dan berkat-Nya, sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Malaka pada hari ini, dalam keadaan yang sehat dan menyenangkan.
“Penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2020 berada pada masa tahun ke 4 (empat) kepemimpinan kami sebagai Bupati Malaka periode 2016-2021. Kenyataan membuktikan bahwa banyak kemajuan yang telah kita raih bersama, sebagai hasil dari pembangunan, pelaksanaan pemerintahan, maupun pelayanan kemasyarakat. Namun secara jujur kami akui juga bahwa masih banyak persoalan masyarakat yang belum teratasi secara tuntas dan harus mendapat perhatian ekstra.
Sebagai Pemimpin saya tetap menggelorakan semangat optimisme bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Malaka harus lebih meningkat dari waktu ke waktu. Masyarakat Malaka harus mampu berdiri sejajar bahkan menjadi yang terdepan dalam semua dimensi kehidupan di bumi Flobamora”.
“Tekad besar ini tidak sekedar retorika tetapi harus diimplementasikan. Kuncinya adalah komitmen dan sinergi antara Pemerintah bersama DPRD yang terhormat, untuk berpikir secara positif menggerakan etos kerja masyarakat, mengorganisir dan mendayagunakan semua potensi yang dimiliki secara berdaya guna dan berhasil guna”.
“Pola pikir dan pola hidup masyarakat dibimbing kearah yang lebih kreatif, dan produktif. Masyarakat harus terus dimotivasi untuk memiliki jiwa juang (fighting spirit) yang tinggi, serta meninggalkan budaya malas dan berharap pada belas kasihan alam”.
“Masyarakat Malaka juga diharapkan tidak mudah terprovokasi untuk bersikap apatis, pesimis dan resisten terhadap geliat pembangunan di daerahnya. Suara-suara sumbang segelintir orang yang tidak simpati dengan kemajuan pembangunan, tidak ingin daerahnya maju, tidak ingin masyarakat Malaka sejahtera, hendaknya dilawan dengan kerja tulus, kerja nyata, kerja keras dan kerja tuntas untuk membangun Rai Malaka”.
“Sebagai pemimpin, kita harus mampu menunjukan keteladanan dan kepeloporan, menggerakan dan mendayagunakan semua potensi daerah yang ada untuk kesejahteraan rakyat. Yakinlah bahwa niat baik kita akan mendapat restu dari leluhur dan Tuhan Sang Pencipta”.
”Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 adalah ‘Peningkatan Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Berkualitas’. Sementara itu tema RKPD Provinsi NTT Tahun 2020 adalah ‘Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Akses dan Mutu Pelayanan Dasar Serta Pengembangan Parawisata sebagai Penggerak Utama Ekonomi Berbasis Masyarakat'”.
“Seirama dengan itu maka tema RKPD Kabupaten Malaka Tahun 2020 adalah Percepatan Implementasi Program Prioritas Pemerintah Kabupaten Malaka 2016-2021. Program dan prioritas dalam RKPD Kabupaten Malaka tahun 2020, merupakan program dan kegiatan tahun ke-4 untuk Mensukseskan Visi dan Misi Kabupaten Malaka Tahun 2016-2021”.
“Program dan kegiatan prioritas tersebut diharapkan mampu menggerakan sumber daya secara simultan dan saling bersinergi, dibarengi upaya perbaikan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan”.
“Perubahan paradigma dari money follow function menjadi money follow program priority, yang menegaskan bahwa tidak semua tugas pokok dan fungsi harus didanai secara merata. Paradigma ini menekankan penyusunan anggaran berbasis skala prioritas dan mendesak, untuk mengatasi kesenjangan dan permasalahan serta menjawab kebutuhan riil masyarakat”.
“Dengan demikian alokasi anggaran tidak lagi menggunakan struktur organisasi sebagai basis pengalokasian anggaran, tetapi didasari pada prioritas kebutuhan Kabupaten Malaka. Hal ini selaras dengan prinsip uang rakyat dikembalikan kepada rakyat, untuk rakyat tidak ada istilah tidak ada uang, dan untuk rakyat tidak ada istilah tidak bisa”. (boni/anis ikun).
