Bos PT Kurniawan Andalan Timur Indonesia Ogah Temui Ketua LSM KOBRA DPC Banyuwangi
BANYUWANGI, JATIM, BN-Keinginan Ketua LSM KOBRA DPC Banyuwangi untuk berjumpa dengan bos PT Kurniawan Andalan Timur Indonesia bertepuk sebelah tangan. Terbukti, sudah 4 kali Ketua LSM KOBRA DPC Banyuwangi Daud Djoni WD datang ke kantor PT Kurniawan Andalan Timur Indonesia selalu menemui jalan buntu.
Menurut Djoni, ia selalu ditemui karyawan bagian logistik di kantor tersebut. “Saya sangat kecewa sudah lebih 4 kali ingin bertemu kontraktor pelaksana PT. Kurniawan Andalan Timur Indonesia belum berhasil dan hanya ditemui karyawan bagian logistik. Kontraktor pelaksana bernama Yoga masih ada kepentingan keluarga,” katanya.
Menurut Djoni, maksud dan tujuan kedatangannya adalah ingin klarifikasi atas pemberitaan di Media bidiknasional.com terkait dugaan proyek pembangunan Pelabuhan Ketapang Banyuwangi yang disinyalir melanggar UU nomor 14/2008 tentang Kerbukaan Informasi Publik dan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3).
“Saya tegaskan, kewajiban memasang plang papan nama tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012. Regulasi ini mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik dan Non Fisik yang dibiayai negara wajib memasang papan nama proyek,” jelasnya.
Ia menambahkan, papan nama tersebut di antaranya memuat jenis kegiatan,lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pengerjaan proyek.
Namun dengan tidak terpampangnya tulisan volume di plang papan nama sama juga kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas belum mentaati Perpres. Dan diduga ada konspirasi kongkalikong antara oknum PT. Kurniawan Andalan Timur Indonesia dan oknum Dishub Prov. Jatim dalam pelaksaanan proyek pembangunan pelabuhan di Ketapang Banyuwangi.
Lanjutnya, tetapi juga tidak sesuai dengan semangat transparansi yang dituangkan Pemerintah dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Sedangkan Konsultan pengawas CV. Jaya konsultan dan Kontraktor pelaksana juga Kepala Dinas Perhubungan Jatim belum juga bertemu untuk klarifikasi terkait Proyek pembangunan pelabuhan Ketapang di Banyuwangi.
Sementara itu, LSM BCW Masruri angkat bicara, proyek yang tdk transparan diduga ada permainan Dishub Prov Jatim dengan PT tersebut. Apalagi tidak jelas proyek di pelabuhan ketapang itu volumenya berapa ? Dan akhir dari pengerjaan sampai kapan ? Kalau dihitung dari tanggal kontrak proyek itu berakhir bulan Oktober. (Jojo BN)
