Tumbuhkan Ekonomi Masyarakat, KKP dan DKP Malut Bersinergi Kembangkan Pelabuhan Perikanan di Maluku Utara.
TERNATE, MALUKU UTARA, BN – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, melalui Direktorat Jendral Perikanan Tangkap (DJPT) Kamis (1/4/21) mendatangi Kota Ternate Provinsi Maluku Utara.
Kedatangan DJPT tersebut dalam rangka mengidentifikasi terkait Infrastruktur, dan saranah prasaranah Pelabuhan Perikanan yang ada di Maluku Utara yang nantinya di kembangkan oleh KKP RI.
Kasubdit Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Ditjen Perikanan Tangkap KKP RI, Dr. Adi Chandra mengatakan Tujuan kedatangannya untuk mengidentifikasi terkait Infrastruktur, dan saranah prasaranah Pelabuhan Perikanan yang ada di Maluku Utara yang nantinya di kembangkan oleh KKP RI.
“Dimana, sesuai arahan Presiden agar segerah dilakukan secepatnya, Karena Maluku Utara saat ini menjadi bagian pembangunan Lumbung Ikan Nasional (LIN).” Kata Kasubdit Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Ditjen Perikanan Tangkap KKP RI, Dr. Adi Chandra saat ditemui di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kelurahan Bastiong Kota Ternate Selatan, Kamis (1/4/21).
Terpisah, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Malut, Abdullah Assagaf menambahkan, kedatangan Direktorat Jendral Perikanan Tangkap KKP RI, dalam rangkah menindaklanjuti kawasan Pelabuhan Perikanan yang ada di Maluku Utara. Hal ini dilakukan sebagai tahapan untuk pengembangan saranah dan prasarana.
“Jadi mereka datang kemari untuk mengidentifikasi apa kekurangan-kekurangan yang harus dikembangkan,” Tuturnya.
Lanjutnya, Maluku Utara memiliki 14 Pelabuhan Perikanan. Dari 14 pelabuhan perikanan tersebut, 1 diantaranya adalah milik pemerintah pusat, sedangkan 13 lainnya merupakan milik Pemerintah Daerah.
“Nah, itu yang nantinya dikembangkan dengan Konsep LIN Kita, yang berdasarkan per SKPT.” Jelasnya.
Selain itu, sambungnya, pihaknya tetap berupaya mendorong pembangunan LIN di Provinsi Maluku Utara. Terutama pengembangan Infrastruktur dan saranah prasaranah pelabuhan Perikanan, serta pembangunan 4 SKPT yang telah di dorong kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Hal ini dilakukan guna menumbuhkan perekonomian masyarakat, dan ekonomi daerah Provinsi Maluku Utara khususnya di bidang kelautan dan perikanan. Pungkasnya. (Andre)
