JATIMLUMAJANG

Peringatan Hantaru-Hari Agraria dan Tata Ruang Dipimpin Langsung Oleh Bupati

LUMAJANG, bidiknasional.com – Bupati Lumajang Thoriqul Haq, Jum’at (24/09/21) memimpin langsung peringatan Hari Agraria Dan Tata Ruang Tahun 2021, dihalaman Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Lumajang.

Bupati Lumajang dalam sambutannya menerima amanat dari menteri agraria dan tata ruang, dengan tema : “percepatan pemulihan ekonomi melalui pelayanan tata ruang dan pertanahan yang profesional”.

Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan polri, untuk bersama-sama mengurangi dan memberantas mafia tanah sampai ke akar-akarnya, untuk pegawai kementerian ATR/BPN baik ASN/PPNPN jangan sekali-kali menjadi bagian dari mafia tanah.” Saya tidak segan-segan untuk mengambil tindakan tegas, untuk memecat oknum yang terbukti terlibat,” jelasnya.

Harapan Bupati Lumajang,” semua harus bekerja sama secara profesional dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga target 1000 sertifikat untuk tahun ini bisa tercapai,” ungkap Bupati.

Diruangan terpisah Lusi Komala Sari, SSiT,MAP (Ka.Subag TU) mewakili kepala kantor pertanahan Kabupaten Lumajang Dr. Ramlan, SH.,MH. mengatakan kepada media BN, peringatan hari agraria dan tata ruang (HANTARU) awal dimulai upacara dari jam 07.00 sampai 08.00 pagi, jam 08.00 acara senam dan dilanjut jam 09.00 sampai jam 11.00 acara pelepasan purna tugas dan penghargaan pegawai terbaik, dan acara ini bersamaan dengan hari ulang tahun Ikatan Pejabat Akta Tanah (IPAK).

“Kami juga sekalian merayakan dengan syukuran,” ucapnya.

Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) ini, dalam bulan bakti selama 1 bulan (24/09/21) s/d (24/10/21) sesuai dengan tema percepatan pemulihan ekonomi melalui pelayanan tata ruang dan pertanahan yang profesional.

Dalam upacara bupati juga mengajak bekerja sama untuk melaksanakan legalisasi aset pemda dan kami diberi target oleh Bapak Bupati sebanyak 1000 bidang.” sudah kami laksanakan cuma masih belum selesai semuanya,” imbuhnya.

Kegiatan PTSL pun kata dia,ada beberapa prodak K1 s/d K4, K1 : untuk menjadi sertifikat, K2 : untuk tanah-tanah yang bermasalah, K3 : hanya batas pengukuran saja, K4 : untuk tanah yang sudah terdaftar. Jadi tanah yang sudah ada dalam seluruh wilayah harus terdaftar sesuai dengan prodak yang diatas.

“Bila ada pengaduan bisa melalui : sosial media, email pengaduan, tim pengaduan sendiri, SK tim dan akun resmi lapor ke kementerian ATR/BPN untuk pengaduan ke kementerian ATR/BPN langsung ke pusat dan diteruskan ke daerah, dan nanti kami bisa menindak lanjuti sesuai dengan pengaduan tersebut,” terang Lusi Komala Sari, SSiT,MAP. (SON)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button