10/12/2022

Dicari Karena Berani Dibaca Karena Fakta

PROYEK BBWS BRANTAS EMBUNG PENIWEN RP 19,9 M MOLOR 

4 min read

Tek foto: Ketika tim Bidik Nasional cek lokasi, direksi keet kosong

Tak professional, Alat berat bobrok

● Kinerja Kontraktor PT Mandiri  Karya Utama Rizky & PPK ATAB III Mengecewakan ?  

MALANG, BIDIKNASIONAL.com –  Pembangunan Embung Peniwen Kabupaten Malang Rp 19,9 milyar menuai sorotan. Pasalnya proyek yang diawasi langsung PPK Air Tanah dan Air Baku (ATAB) III, Balai Besar Wilayah Sungai  (BBWS) Brantas selaku penanggungjawab kegiatan gagal menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.

Buruknya manajemen konstruksi mulai tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan diduga menjadi penyebab keterlambatan pembangunan Embung Peniwen.

“Sejak di mulainya Pembangunan Embung Peniwen yang ditandai  ground breaking pada, Rabu 16 Juni 2021 hingga, Minggu 17 Oktober  2021 atau 123 (Seratus Dua Puluh Tiga hari) kalender tidak menunjukkan progres  yang realistis sebagai indikotor Pembangunan  Embung Peniwen  dapat  diselesaikan tepat waktu.” Informasi narasumber Redaksi Koran Bidik Nasional (BN).

Padahal PT Mandiri  Karya Utama Rizky sebagai Kontraktor Pelaksana hanya memiliki waktu 218 Hari Kalender untuk menyelesaikan Pembangunan Embung Peniwen sesuai dengan surat perjanjian kontrak waktu penugasan nomor. PB.03.01-Am.11.3/27, tanggal 19 April 2021.

“Keterlambatan Pembanguan Embung Peniwen sudah terlihat sejak tahap pelaksanaan, tidak saja karena factor lingkungan (goegrafis),minimnya pengawasan PPK Air Tanah dan Air Baku III, Konsultan Supervisi, serta kinerja penyedia yang tidak professional diduga menjadi penyebab keterlambatan penyelesaian Pembangunan Embung Peniwen.”  ungkap sumber BN kecewa.

Untuk mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang benar, Redaksi Berita Mingguan Investigasi Bidik Nasional – bidiknasional.com melalui Divisi Liputan Khusus melaksanakan peliputan langsung ke lokasi Pembangunan Embung Peniwen di Ds. Peniwen, Kec. Kromengan, Kabupeten Malang, Sabtu 23 Oktober 2021, sebelum melakukan konfirmasi ke BBWS Brantas, dengan temuan sebagai berikut:

  1.  Pembangunan Embung Peniwen masih dalam tahap pekerjaan tanah, yaitu pembukaan bukit  (galian, timbunan) dan pekerjaan pelimpah atau beton (pembesian);
  2.  Peralatan utama pekerjaan tanah (Excavator) banyak yang tidak beroperasi, bahkan salah satu mengalami kerusakan, diduga tidak memenuhi standar kelaikan;
  3. Direksi keet sebagai pusat komunikasi  para  pihak dalam penyelenggaraan 

konstruksi, sekaligus tempat untuk mengontrol dan melakukan  monitoring jalanya pembangunan dalam keadaan kosong  “tak berpenghuni”;

  1. Kondisi  yang  sama juga terjadi di lapangan, saat berlangsungnya aktivitas wartawan tidak menjumpai satupun pengawas pekerjaan/mutu pembangunan embung peniwen;
  2.   Bahkan usaha wartawan untuk mendapat konfirmasi sebagai nara sumber dari para pihak, mulai Konsultan Supervisi, PT Binatama Wira Wedha Konsultan  maupun Kontraktor Pelaksanan, PT  Mandiri  Karya Utama Rizky, gagal; 
  3.  Minimnya tenaga kerja kompeten terliha dalam penyelenggaraan konstruksi pembangunan embung peniwen, tidak sesuai standar prosedur dan/atau;
  4.  Kontraktor pelaksana tidak secara tegas dan disiplin menerapkan protokol pencegahan covid-19 dalam penyelenggaraan dan/pembangunan embung peniwen; 

Mengecewakan, pekerjaan sudah 123 hari kerja, progres gak jelas

Pekerjaan pembesian minim tenaga, dan tidak mengindahkan prokes covid-19

Dari hasil penelusuran dan/atau pengamatan di lokasi Pembangunan Embung Peniwen,  Redaksi Koran Bidik Nasional secara resmi pada, Selasa 26 Oktober 2021 mengajukan surat konfirmasi ke BBWS Brantas. Kemudian oleh BBWS Brantas dijawab secara singkat dan tepat sebagai berikut:

  1. Pada prinsipnya pekerjaan Pembangunan Embung Peniwen Kabupaten Malang telah sesuai dengan dokumen pengadaan barang/jasa dengan mengedepankan standard ankualitas mutu;
  2. Pengawasan dan pekerjaan Embung Peniwen telah sesuai dengan surat perjanjian kontrak waktu penugasan paket pekerjaan jasa konsultan konstruksi Supervisi Pembangunan  Embung Peniwen. Berhubung sempat terjadi kendala teknis yakni desain tidak bisa diterapkan karena kondisi lapangan (spillway) maka progress pekerjaan terkesan lambat;
  3. Keseluruhan tahap pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Embung Peniwen telah sesuai dengan Protocol Kesehatan Covid-19;
  4. Bahwa pekerjaan Pembangunan Embung Peniwen terdiri dari 3 tahap yakni galian, timbunan, dan beton. Dalam penyelesaian ketiga item pekerjaan itu menggunakan alat berat yang telah memenui standar dan berfungsi denganbaik;
  5. Dalam hal di dapati direksi keet dalam keadaan kosong saat jam kerja dipastikan bahwa  para pihak terkait sedang melaksanakan tugasnya;
  6. Bahwa konsultan supervise selain melaksanakan pengawasan terhadap detail pelaksanaan perkerjaan juga melakukan pengawasan pelaksanaan Protocol Kesehatan Covid-19;

7.BBWS Brantas berkomitmen untuk mengupayakan dan memastiakan bahwa seluruh paket pekerjaan atau seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BBWS Brantas sesuai dengan dokumen pengadaan dengan mengedepankan standar dan kualitas mutu;

  1. PPK atau Pejabat terkait lainnya selalu melakukan pemantauan dan koordinasi dengan penyedia jasa, konsultan pengawas dan pihak pihak terkait lainnya serta BBWS Brantas terbuka untuk menerima informasi dari masyarakat.

Demikian jawaban surat konfirmasi dan klarifikasi dari BBWS Brantas yang ditandatangani Wakil Ketua PPID A.n. Ketua PPID Dedi Yudha Lesmana, ST, MT sebagai hak jawab atas surat konfirmasi Redaksi BN.

Sedang perkembangan terakhir di lokasi sesuai prediksi BN, pembangunan embung Peniwen sampai akhir Desember 2021 kontraktor gagal mennyelesaikan pekerjaannya sesuai kontrak. Namun anehnya, keterlambatan yang diduga murni kesalahan kontraktor tersebut malah kontraknya diperpanjang untuk menyelesaikan proyek tersebut. Terkesan PPK menganak- emaskan kontraktor yang nyata-nyata gagal menyelesaikan kontrak. 

Somad, PPK Air Tanah dan Air Baku III ketika dikonfirmasi BN lewat WA menegaskan bahwa pihaknya memberlakukan peraturan yang berlaku yaitu menerapkan sanksi denda pada kontraktor pelaksana,” Kami berlakukan denda sesuai ketentuan,” jawab Somad. 

Ketika ditanya BN mengapa kontraktor yang jelas-jelas gagal menyelesaikan pekerjaan tidak diputus kontrak dan di blacklist saja?, Somad dengan enteng menjawab, “Di dalam peraturan yang ada penyedia jasa diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan diberlakukan denda,” ujarnya. 

Begitu juga ketika BN menanyakan berapa besarnya denda, Somad tidak menjawab secara pasti. Namun menurut sumber BN, kontraktor bisa kena denda sekitar Rp 400 juta lebih. 

Sementara Drs Edy Sutanto, SH, direktur LSM KPN (Koalisi Pengawas Nasional) menyayangkan terlambatnya proyek embung Peniwen. “Saya menilai PPK terlalu lemah dalam mengawasi pembangunan embung Peniwen, sehingga terlambat dan pekerjaan terkesan ambur adul. Saya akan terus memantau dan melaporkan ke inspektorat temuan ini,” tandas Edy yang juga pernah melaporkan rehab Dam Yani Jombang ke inspektorat Kemenpupr.

(tod/bersambung edisi depan)  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.