Keterangan Gambar: Bupati Lamongan Yuhronur Efendi penyampaian hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta sosialisasi core values dan employer branding di Ruang Pertemuan Gajah Mada Setda Kabupaten Lamongan, Kamis (3/2/2022),
LAMONGAN, BIDIKNASIONAL.com –Reformasi Birokrasi (RB) bukan hanya sekedar tuntutan masyarakat, tapi juga menjadi kebutuhan bagi aparatur pemerintahan untuk meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki.
Berbagai kegiatan dilakukan Pemkab Lamongan sebagai bentuk tekad merubah pola pikir menjadi birokrasi yang melayani, salah satunya dengan evaluasi kinerja.
Dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2021, Pemkab Lamongan penyampaian hasil pelaksanaan RB.
Serta sosialisasi core values dan employer branding di Ruang Pertemuan Gajah Mada Setda Kabupaten Lamongan, Kamis (3/2/2022).
Kegiatan ini dimaksudkan untuk membangun komitmen seluruh kepala perangkat daerah di Lamongan untuk meningkatkan kinerja pada pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah tahun 2022.
Masih terdapat beberapa isu permasalahan strategis yang harus diperbaiki melalui pelaksanaan reformasi birokrasi.
Permasalahan tersebut yakni birokrasi yang belum sepenuhnya bersih dan akuntabel, birokrasi yang belum efektif dan efisien, pelayanan publik masih belum memiliki kualitas yang diharapkan.
“Serta penggunaan e-services sebagai sarana pendukung pelayanan yang belum merata, juga kualitas indeks profesionalisme ASN yang masih rendah,” ungkap Bupati Lamongan Yuhronur Efendi.
Menurutnya, penyelesaian masalah ini segera dilaksanakan agenda reformasi birokrasi terutama delapan area perubahan. Dengan dibuatkannya road map reformasi birokrasi Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026.
“Tiga quick wins sebagai pedoman pelaksanaan yang lebih baik, yakni dengan peningkatan akuntabilitas, manajemen SDM, dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” terang Yuhronur.
Yuhronur menambahkan, bahwa nilai MCP (Monitoring Center for Prevention) Lamongan tahun 2021 adalah 95,3 (peringkat 7 nasional dan tertinggi di Jatim), memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) laporan keuangan.
Selain itu, nilai survey penilaian integritas 78,83 (peringkat 46 nasional dan nomor 5 Jatim), predikat Sakip A (81.30) tahun 2020, predikat dan nilai RB 66,30 (B) pada 2020, pengendalian gratifikasi tahun 2020 memperoleh nilai 95 (peringkat 28 nasional dan 3 Jatim).
Telah mengusulkan 56 unit Zona Integritas (ZI) dengan 46 unit kerja WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan 10 WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN 95,6 persen, dan memperoleh penghargaan ombudsman.
Lebih lanjut, kata Yuhronur, poin pentingnya adalah bagaimana kita berintegrasi, ini harus terus kita bina, sehingga secara esensial perubahan reformasi birokrasi, Lamongan Zona Integritas dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Harapan kedepannya kita harus bisa mewujudkan harapan masyarakat, seluruh unit kerja juga saya harap turut berperan aktif,” imbuhnya.
Bupati pada kesempatan ini juga melakukan penandatanganan perjanjian kerja tahun 2022 dengan seluruh kepala perangkat daerah;
Penandatangan pakta integritas; menyerahkan evaluasi kerja dengan kategori baik sebanyak 28 OPD dan 11 kecamatan;
“Untuk kategori cukup sebanyak 10 OPD dan 16 kecamatan; menyerahkan penghargaan Sakip berpredikat AA pada Dinas Perikanan, Inspektorat, dan kecamatan Lamongan, 55 Sakip predikat A, dan 7 predikat BB; juga memberikan apresiasi pembangunan ZI,” terangnya.
Acara ini dihadiri juga oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur Joko Agus Setyono untuk menyampaikan materi tentang kiat sukses mencapai WBBM dan mempertahankan Opini WTP.
Kepala Biro Organisasi Ramliyanto juga menyampaikan materi tentang sosialisai core values (ASN Berakhlak) dan employer branding (Bangga Melayani Bangsa) secara daring.
Penulis : Bang IPUL
