Kelangkaan Pupuk Bersubsidi, Plt.Kepala Disperta Pangan Banyuwangi: Petani Terdaftar di e-RDKK Berhak

BANYUWANGI, BIDIKNASIONAL.com – Masalah kelangkaan pupuk bersubsidi belakangan menjadi perbincangan masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Pasalnya, sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022, petani mengeluhkan pupuk subsidi yang langka dan mahalnya harga pupuk nonsubsidi.

Dinas Pertanian dan Pangan (Disperta Pangan) Banyuwangi menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani yang membutuhkan. Petani yang telah sesuai dengan persyaratan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi akan mendapatkan haknya hingga Desember 2022.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi Muhammad Khoiri melalui Sekretaris Dinas I Komang Sudira Admaja menjelaskan, pada peraturan sebelumnya yaitu Permentan Nomor 41 Tahun 2021, tata kelolanya diperuntukkan bagi 70 komoditas. “Terdapat 6 jenis pupuk yang disubsidi antara lain urea, SP-36, NPK, ZA, pupuk organik granule, dan pupuk organik cair,” ujarnya kemarin (29/9).

Kemudian, pada 8 Juli 2022, terdapat perubahan aturan dengan diberlakukannya Permentan Nomor 10 Tahun 2022. Adapun perubahannya mencakup jenis komoditas serta pupuk yang disubsidi. 

Jumlah komoditas disusutkan dari 70 menjadi hanya 9 komoditas yaitu padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kopi rakyat, dan kakao rakyat. “Sementara untuk jenis pupuknya menjadi 2 jenis saja yaitu urea dan NPK,” imbuh Khoiri.

Kebutuhan pupuk subsidi tahun 2022 berdasarkan elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK) penyesuaian setelah Permentan No 10 Tahun 2022, kebutuhan Urea sebesar 47.095 ton dan kebutuhan NPK sebesar 60.792 ton. 

Sedangkan, sesuai dengan SK Kadisperta dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur tanggal 19 September 2022 tentang Realokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022, jumlah realokasi urea sebesar 56.014 ton dan NPK sebesar 40.876 ton.

Dari data tersebut, maka kebutuhan pupuk urea dan NPK pada petani yang terdaftar di e-RDKK sesuai Permentan Nomor 10 Tahun 2022 untuk urea telah terpenuhi 100% sedangkan untuk NPK baru terpenuhi 67%.

Masih menurut Khoiri, petani yang telah terdaftar di e-RDKK berhak untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Namun, bagi yang tidak terdaftar, harus membeli pupuk nonsubsidi. “Persyaratan bagi petani yang berhak mendapat pupuk subsidi adalah luas sawah maksimal 2 hektar (ha),” katanya.

Hingga saat ini, terdapat beberapa kecamatan yang masih terdapat sisa kuota pupuk bersubsidi. Terdapat 18 kecamatan yang untuk pupuk jenis urea dan 21 kecamatan untuk jenis NPK yang masih terdapat sisa kuota. (selengkapnya lihat grafis)

Sisa kuota pupuk bersubsidi jenis urea:

1. Banyuwangi 120 ton
2. Giri 285 ton
3. Kalipuro 179 ton
4. Wongsorejo 1587 ton
5. Glagah 2527 ton
6. Licin 343 ton
7. Rogojampi 659 ton
8. Kabat 876 ton
9. Songgon 1045 ton
10. Singojuruh 655 ton
11. Genteng 676 ton
12. Gambiran 283 ton
13. Tegalsari 0,9 ton
14. Kalibaru 319 ton
15. Glenmore 810 ton
16. Sempu 889 ton
17. Srono 506 ton
18. Blimbingsari 370 ton

Total 12.137 ton

Sisa kuota pupuk bersubsidi jenis NPK:

1. Banyuwangi 215 ton
2. Giri 497 ton
3. Kalipuro 2100 ton
4. Wongsorejo 701 ton
5. Glagah 734 ton
6. Licin 401 ton
7. Rogojampi 330 ton
8. Kabat 1245 ton
9. Songgon 960 ton
10. Singojuruh 710 ton
11. Genteng 699 ton
12. Gambiran 770 ton
13. Tegalsari 408 ton
14. Kalibaru 1080 ton
15. Glenmore 715 ton
16. Sempu 840 ton
17. Srono 1409 ton
18. Muncar 15 ton
19. Tegaldlimo 124 ton
20. Siliragung 915 ton
21. Blimbingsari 552 ton

Total 15.420 ton

Kecamatan yang tidak disebutkan telah melebihi kuota e-RDKK sehingga tidak mendapat jatah pupuk subsidi sampai akhir tahun ini. Pupuk bersubsidi akan diberikan kembali mulai awal tahun depan sesuai dengan data yang terdapat di e-RDKK.

Disperta Banyuwangi telah meminta agar pupuk bersubsidi segera didistribusikan ke masing-masing kecamatan yang masih terdapat kuota pupuk. “Petani tidak perlu gundah, ketika sudah daftar e-RDKK sudah dipastikan dapat pupuk,” ujar Khoiri.

Apabila petani yang terdaftar tidak mendapatkan pupuk bersubsidi, mereka dapat meminta pertanggungjawaban kios yang telah ditunjuk sebagai distributor oleh kelompok. Petani diharapkan aktif menanyakan waktu untuk mendapat jatah pupuk. “Karena semua yang terdaftar di e-RDKK wajib mendapat pupuk subsidi. Jika tidak mendapat pupuk subsidi karena alasan yang macam-macam, segera sampaikan kepada Disperta Pangan,” pungkas Khoiri.

Berdasarkan beberapa hal diatas, peran pemerintah Kab. Banyuwangi dalam hal ini Dinas Pertanian dan Pangan adalah :

1. Mengoptimalkan peran KP3(Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) dalam pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan Prinsip 6 Tepat 4
2. Memberikan bantuan Pupuk Organik Cair kepada petani yang terdampak untuk mengurangi biaya produksi.
3. Mengoptimalkan peran Penyuluh dalam pendampingan petani dalam berbudidaya. 
4. Mengadakan kegiatan pelatihan pembuatan Pupuk organic padat dan cair untuk menjadikan Petani mandiri Pupuk.

Sumber: Disperta Pangan Banyuwangi

Laporan: j01_81/Tim

Editor: Budi Santoso