Pekat-IB Tulang Bawang Soroti Kosongnya Kasda di Sai Bumi Nengah Nyappur
Ketua DPD Pekat-IB Tulang Bawang, Andri WK dan Ilustrasi Kasda (Foto. Istimewa)
TULANG BAWANG, BIDIKNASIONAL.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (Pekat-IB) Kabupaten Tulang Bawang (Tuba), Provinsi Lampung, menyoroti kosongnya Kas Daerah (Kasda) di BPKAD dan Bagian Umum Setda Kabupaten setempat.
Ketua Pekat-IB Tulang Bawang, Andri WK, menanggapi kebijakan pemerintah, dirinya mengungkapkan, hal ini seharusnya tidak akan terjadi apabila Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) cerdas dan cermat menyusun anggaran pemerintah Kabupaten untuk satu tahun anggaran, Sabtu (24/12/2022).
“Dikarnakan tugas dan fungsi TAPD dalam menyusun anggaran sudah jelas untuk penggunaannya. Jadi kalau terjadinya kekosongan Kasda sangat disayangkan, hal ini bisa terjadi di Kabupaten Sai Bumi Nengah Nyappur,” kata Andri Ketua Pekat-IB Tulang Bawang.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, beberapa instansi di lingkup pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang mengeluh akibat tidak cairnya dana Ganti Uang (GU) oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulang Bawang, sehingga membuat kinerja Satuan Kerja (Satker) ketar-ketir.
Hal itu pun diungkapkan salah seorang narasumber disalah satu Satker yang tidak ingin disebutkan namanya, ia mengatakan, bahwa saat ini berbagai Satker tengah kerepotan dalam membayar tagihan koran ditambah lagi dilema tahun 2022 tinggal menghitung hari.
Lanjutnya, yang mana bila tidak dicairkan maka itu tercatat sebagai hutang dinas dan anggaran koran untuk tahun 2023 tidak mengalami kenaikan.
“Kami saat ini dilanda dilema disatu sisi kami wajib membayar tagihan koran tahun anggaran 2022 yang sampai saat ini belum ada kejelasan kapan pencairan. Ditambah lagi untuk anggaran 2023 tidak mengalami penambahan, yang artinya bila GU tidak cair kami akan memiliki hutang koran ke pada rekan-rekan media,” keluhnya.
Dijelaskannya lagi, selain tagihan koran, tagihan WiFi dibeberapa Satker belum memakai mekanisme Langsung (LS) untuk terus menyambungkan internet di dinas dan kendaraan dinas saat ini banyak yang belum membayar pajak, servis serta BBM kendaraan tidak cair.
“Terkadang kami pihak dinas meminjam uang ke orang lain (pihak ketiga) dengan harapan di pengajuan GU bisa dicairkan untuk mengganti uang yang dipinjam,” terangnya.
Disampaikan sumber terpercaya media ini, sementara beberapa pejabat nampak gelisah mendengar kabar bahwa Tambahan Penghasilan (Tamsil) atau Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bulan 12 ini tidak dicairkan BPKAD dengan dalih kosongnya Kas Daerah.
Terpisah, salah satu pejabat Pemkab Tulang Bawang, mengatakan Tamsil atau TPP itu merupakan kebijakan pemerintah daerah untuk menunjang disiplin kerja dan peningkatan pendapatan agar para pegawai bisa bekerja dengan baik, sehingga menghindarkan dari berbagai pungli. Bila benar Tamsil atau TPP bulan 12 ini tidak terbayarkan ini akan menjadi preseden buruk bagi Pemerintah Daerah Tulang Bawang. (*)
Laporan: Indra W
Editor: Budi Santoso
