Bupati Jombang Gelar Sosialisasi dan Kordinasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Awal tahun 2023 (foto: Tok)
JOMBANG, BIDIKNASIONAL.com – Telah dilaksanakan Sosialisasi dan Koordinasi awal tahun 2023, pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian diruang Bung Tomo oleh Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) ( Kamis ,19/1/2023).
Menurut Bupati Jombang Mundjidah Wahab mengucapkan banyak – banyak terima kasih kepada semua pihak baik stakeholders, masyarakat, poktan, gapoktan dan pemilik kios khususnya atas kerjasama dan dukungannya dalam membantu suksesnya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi se- Kabupaten Jombang.
Selanjutnya dikatakannya lagi, Bahwa hal ini tentu akan berjalan dengan baik apabila juga dilakukan peningkatan sistem yang baik pula, pendataan yang valid, managemen yang baik, serta dilaksanakan dan diawasi oleh niat kita yang baik, ujar Bupati Jombang.
Perlu diketahui, bahwa pupuk merupakan sarana produksi yang sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional. Maka dari itu pemerintah berkepentingan melakukan berbagai deregulasi kebijakan di bidang pupuk dengan maksud agar terwujud iklim yang kondusif bagi penyediaan pupuk.
Menurut Bupati Jombang, untuk memudahkan petani dalam mendapatkan pupuk sesuai dengan kebutuhannya, keakuratan data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disusun mencerminkan kebutuhan riil lapangan, secara musyawarah dan diselesaikan oleh masing-masing kelompok tani, dua bulan sebelum musim tanam dimulai. RDKK yang disusun merupakan kebutuhan riil pupuk dari kelompok tani untuk satu periode tertentu dalam pengelolaan usaha taninya.
Dikatakan Bupati Jombang, distribusi pupuk harus dilakukan perbaikan dan pengaturan distribusi yang lebih baik. Untuk itu, titik yang paling rawan adalah pengecer kios ke petani, karenanya validasi data hingga ke tingkat kelompok harus transparan, dipampang dan ditempelkan di kios atau di kelompok sehingga diketahui oleh para petani agar penyimpangan bisa dieliminir, ujarnya.
Selain itu Bupati Jombang juga berharap, dengan Sinergitas yang baik dari semua pihak penyaluran pupuk bersubsidi diharapkan mengacu pada aturan yang berlaku, sesuai peruntukannya untuk menghindari penyelewengan dalam distribusi, maupun dalam harga eceran tertinggi (HET), sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.
Oleh karena itu, semua pihak harus mentaati aturan yang berlaku dan kita semua berharap dalam proses penyaluran dan pengadaan pupuk bisa berhasil dan lancar sesuai harapan semua pihak yang membutuhkan khususnya petani.
“Penyaluran pupuk bersubsidi harus dapat tepat sasaran sesuai komoditas prioritas, sehingga tidak terjadi kelangkaan pupuk di Kabupaten Jombang khususnya,” pungkas Bupati Jombang.
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Suwignyo mengatakan bahwa, dasar pelaksanaan rapat sosialisasi dan koordinasi awal tahun ini adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk bersubsidi untuk sektor Pertanian.
Sedangkan melalui Rakor diharapkan distributor dan pemilik kios mampu melakukan penyaluran pupuk secara baik kepada petani.
“Sosialisasi dan koordinasi ini bertujuan untuk memberi pengertian kepada ketua-ketua kelompok tani agar nantinya tidak salah dalam membagikan pupuk bersubsidi kepada setiap anggota kelompoknya masing-masing, dan sebagai suatu forum koordinasi dan evaluasi antara Pemerintah Kabupaten Jombang dengan para distributor dan para pemilik kios pupuk untuk mensinergikan pelaksanaan kegiatan distribusi pupuk bersubsidi,” ujar Suwignyo.
Laporan: Tok
Editor: Budi Santoso
