
MATARAM, BIDIKNASIONAL.com – Dalam rangka penguatan nilai integritas untuk ASN NTB dan meningkatkan skor MCP Provinsi NTB sekaligus memperingati Hari Antikorupsi Sedunia.
Forum PAKSI NTB menyampaikan nilai integritas/Antikorupsi dalam apel pagi yang diikuti oleh Jajaran Direksi, Manajemen dan Civitas Hospitalia. Senin (11/11).
Indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) merupakan salah satu Program KPK RI untuk mendorong percepatan pencegahan korupsi di Pemerintah Daerah.
Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) diperingati setiap tanggal 9 Desember. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dan untuk menumbuhkan kesadaran publik untuk memberantas korupsi.
Peringatan Hakordia dilatarbelakangi oleh munculnya kesadaran untuk mengakhiri dampak buruk korupsi yang dapat merusak pembangunan sosial dan ekonomi di masyarakat dunia.
Ketua Forum Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) NTB “Master Haeli” pada kesempatan apel tersebut menyampaikan informasi terkait pengertian Korupsi, Bahaya Korupsi, Delik Pidana Korupsi dan strategi Pencegahan Korupsi (Antikorupsi).
“Penyuluhan anti korupsi di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pemahaman dan komitmen seluruh tenaga kesehatan serta staf administrasi untuk memenuhi prinsip-prinsip integritas dalam memberikan pelayanan,” Ungkapnya.
Master Haeli juga menyampaikan harapannya untuk seluruh elemen di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB agar mampu menghindari praktik-praktik korupsi kolusi dan nepotisme yang dapat merugikan pelayanan kesehatan dan merugikan kepercayaan masyarakat.
“Harapan besar dari kegiatan ini adalah terciptanya lingkungan kerja yang bersih profesional dan bebas dari segala bentuk penyimpangan dengan agar RSUD Provinsi NTB bisa menjadi lembaga kesehatan yang akuntabel dan dapat dijadikan contoh bagi institusi kesehatan lainnya di Indonesia,” Harapnya.
Diakhir sesi dilakukan penyerahan Sertifikat Kompetensi Penyuluh Antikorupsi kepada 2 (dua) Civitas Hospitalia RSUD Provinsi NTB yaitu Solikin, SKM, MPH dan Laila Faulia, SKM, MPH yang telah mengikuti sertifikasi kompetensi penyuluh antikorupsi BNSP – LSP KPK RI.
Kegiatan Kolaboratif ini sebagai upaya nyata Rumah Sakit sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Ditegaskan Master Haeli bahwa PAKSI memiliki peran penting sebagai penggerak dan penjaga nilai-nilai anti korupsi mereka bertugas untuk memberikan edukasi melakukan pendampingan serta membangun kesadaran di seluruh lapisan staf RSUD mengenai bahaya dan dampak negatif dari korupsi.
Laporan: Aini
Editor: Budi Santoso



