SIDOARJO, BIDIKNASIONAL.com – Peran perempuan sangat dibutuhkan olehbpenyelenggara pilkada ( Pil Gub ) Pemilu bukan hanya soal angka dan partisipasi, tetapi juga tentang bagaimana kelompok tertentu dapat memengaruhi arah pembangunan bangsa. Dalam konteks ini, perempuan menjadi salah satu kekuatan besar yang tidak boleh diabaikan. Dengan jumlah pemilih perempuan yang selalu dominan di setiap pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melihat mereka sebagai segmen strategis untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.
Komisioner KPU Divisi Data dan Informasi, Nurul Amalia, mengungkapkan bahwa perempuan memiliki peran besar, tidak hanya dalam memberikan suara tetapi juga dalam menyebarkan pengaruh. “Perempuan itu punya jaringan yang mendasari, baik di tingkat keluarga maupun lingkungan sekitar. Biasanya, mereka aktif di kegiatan seperti PKK, pengajian, atau kumpul-kumpul dengan tetangga. Ini potensi besar untuk menyebarkan informasi pemilu dan meningkatkan partisipasi,” ujarnya saat berbicara di acara Sosialisasi Pilkada Serentak dengan Tema Pentingnya Perempuan menggunakan Hak Suara di Surabaya, Kamis (21/11/2024)
Namun, Nurul juga menyoroti tantangan besar dalam memberikan akses informasi yang benar kepada perempuan. Meski banyak yang memiliki perangkat ponsel dan aktif di media sosial, mereka sering kali tidak mengakses sumber resmi seperti akun KPU. Akibatnya, informasi penting seperti tahapan Pilkada sering tidak sampai ke mereka. “Kami ingin perempuan menjadi pemilih yang cerdas, berdaya, dan berkualitas. Bukan hanya memilih, tapi juga memahami proses dan dampak dari pilihannya,” tambahnya.
Keterwakilan Perempuan di Politik Masih Minim
Sementara itu, P raktisi Komunikasi Siska Prestiwati Wibisono menyoroti rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik praktis. Padahal, Undang-Undang sudah mengamanatkan kuota 30% keterwakilan perempuan. “Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi kita. Perempuan harus berani terjun ke dunia politik. Sebagai kelompok terbesar, kita punya kekuatan untuk mengarahkan kebijakan yang pro-perempuan,” tegasnya.
Ia menyebut, dari total daftar pemilih tetap (DPT) di Jawa Timur, 50,6% adalah perempuan. Namun, jumlah ini belum tercermin dalam politik praktis. “Saat ini, di Jawa Timur, keterwakilan perempuan di legislatif masih kurang dari 20%. Padahal, dengan jumlah sebesar itu, perempuan punya peluang besar untuk menentukan arah pembangunan,” lanjutnya.
Menurut Siska, rendahnya keterwakilan perempuan sering kali disebabkan oleh kurangnya dorongan dari dalam kelompok perempuan itu sendiri. “Kita harus saling mendukung dan menyemangati. Jika tidak, kita akan kehilangan kesempatan untuk memastikan kebijakan pemerintah benar-benar berpihak pada perempuan,” katanya.
Perempuan sebagai Aset Demokrasi
Kegiatan sosialisasi ini menjadi pengingat penting bahwa perempuan tidak hanya menjadi bagian pasif dalam pemilu, tetapi juga aktor kunci dalam demokrasi. Dengan meningkatkan pengetahuan, keberanian, dan keterlibatan perempuan, pemilu tidak hanya menjadi proses politik biasa, tetapi juga langkah nyata menuju pembangunan yang lebih inklusif dan berpihak pada semua kalangan.
“Suara perempuan adalah suara perubahan,” tegas Nurul. “Dan perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.”
Sementara itu, Ketua FJPI Jatim Tri Ambarwati mengakui, sebagai salah satu organisasi pers, yang juga memiliki kewajiban untuk memberikan edukasi terkait pentingnya menyalurkan hak pilihnya pada Pilkada serentak 2024.
“Kita mengajak anggota anggota kita, jurnalis itu, untuk mensosialisasikan program program yang sudah dibuat oleh KPU, sehingga semakin banyak warga negara yang ikut serta dalam Pilkada, pada tanggal 27 November,” katanya.
Sebagai organisasi perempuan, Ambar – sapaan akrab Tri Ambarwati ini mengajak kepada para perempuan untuk ikut serta menentukan pemerintah daerah lima tahun kedepan, dengan cara tidak golput.
“Misalnya kita menginisiasi agar calon calon perempuan itu lebih dipilih, tetapi juga dengan mengingat bahwa program program yang diberikan oleh para calon itu, memang bisa mensejahterakan kaum perempuan,” pesannya.
Adapun para peserta dari berbagai organisasi perempuan, diantaranya FJPI, Forum Puspa Jawa Timur, Aliansi Jurnalis Sidoarjo (AJS), aktivis perempuan serta penggiat komunitas perempuan.
Laporan: yah
Editor: Budi Santoso
