Ilustrasi
PASURUAN, BIDIKNASIONAL.com – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan terus berjalan berkat dukungan dan kolaborasi berbagai pihak. Tidak hanya melibatkan peserta dan fasilitas kesehatan, keberlangsungan program ini juga ditopang oleh peran pemerintah pusat dan daerah, lembaga keuangan, perusahaan, serta instansi pengawas.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pasuruan, Dina Diana Permata, menegaskan bahwa penyelenggaraan Program JKN merupakan hasil kerja bersama lintas sektor. Program ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, fasilitas kesehatan, dunia usaha, lembaga keuangan, hingga masyarakat.
“BPJS Kesehatan hanyalah satu bagian dari sistem besar. Dalam praktiknya, ada banyak instansi dan pihak yang berperan agar masyarakat bisa mendapat pelayanan kesehatan yang layak dan merata. Semua bergerak bersama untuk tujuan yang sama, yaitu menjamin kesehatan seluruh rakyat Indonesia,” terang Dina. Selasa (07/10).
Dina menjelaskan, dari aspek kepesertaan, peran pemerintah menjadi kunci. Kementerian Sosial bertugas melakukan pendataan masyarakat kurang mampu untuk ditetapkan sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) serta membayarkan iurannya, sementara Kementerian Kesehatan berperan dalam perumusan kebijakan, pengawasan program, peningkatan kualitas pelayanan, serta pengembangan fasilitas kesehatan agar pelaksanaan JKN berjalan optimal.
Sementara bagi masyarakat pekerja, perusahaan atau instansi tempat kerja juga memiliki peran yang sama pentingnya. Mereka bertugas mendata, mendaftarkan, serta membayarkan iuran bagi para pekerjanya sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan adanya mekanisme ini, setiap kelompok masyarakat baik yang bekerja maupun tidak tetap memiliki perlindungan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem jaminan kesehatan dirancang untuk melindungi seluruh warga negara tanpa terkecuali, “Jelas Dina.
Tidak hanya dari sisi kepesertaan, keberlangsungan Program JKN juga sangat bergantung pada ekosistem keuangan yang solid. Pemerintah pusat menanggung iuran untuk peserta PBI JK, sementara pemerintah daerah berperan dalam pembiayaan segmen PBPU Pemda.
Bagi peserta dari segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) seperti ASN, TNI, Polri, dan pegawai swasta, iuran ditanggung bersama oleh pemberi kerja dan pekerja. Selain itu, kemudahan pembayaran iuran juga didukung oleh jaringan perbankan, lembaga keuangan, dan minimarket yang menjadi mitra transaksi resmi BPJS Kesehatan.
“Adanya berbagai kanal pembayaran menunjukkan bahwa ekosistem JKN sudah terintegrasi dengan baik. Semua pihak mendukung agar peserta bisa memenuhi kewajibannya dengan mudah dan nyaman,” tambah Dina.
Dalam hal pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan bekerja sama dengan ribuan fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia. Mulai dari Puskesmas, klinik, dokter praktik mandiri, rumah sakit, hingga perusahaan penyedia obat dan alat kesehatan.
“Pelayanan kesehatan adalah ujung tombak program ini. Kami memastikan agar peserta bisa mendapatkan layanan sesuai haknya. Keterlibatan tenaga medis, farmasi, dan penyedia alat kesehatan merupakan faktor penting dalam menjaga kualitas pelayanan,” tutur Dina.
Selain itu, penyelenggaraan JKN juga diawasi oleh lembaga pengawas seperti BPK, BPKP, OJK, dan KPK, serta mendapatkan masukan dari masyarakat, akademisi, dan lembaga independen. Semua elemen ini membentuk sistem pengawasan yang memastikan pengelolaan program berjalan transparan dan akuntabel.
Salah satu manfaat Program JKN dapat langsung dirasakan oleh Arik Sulistiani (44), peserta JKN yang berasal dari Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan yang bekerja di sektor swasta. Ia menuturkan bahwa layanan yang diberikan melalui Program JKN kini semakin mudah diakses dan membantu banyak orang.
“Selama ini saya dan keluarga rutin menggunakan layanan JKN di fasilitas kesehatan terdekat. Prosesnya cepat dan jelas, jadi kami merasa aman karena tahu ada jaminan ketika membutuhkan layanan kesehatan,” ujar Arik.
Ia juga mengaku baru memahami bahwa pelaksanaan program ini melibatkan banyak pihak. “Dulu saya pikir JKN hanya dikelola oleh BPJS Kesehatan saja. Setelah tahu lebih dalam, ternyata ada banyak instansi dan lembaga yang berperan di baliknya. Jadi saya merasa penting untuk ikut menjaga keberlangsungan program ini dengan rutin membayar iuran,” tambahnya.
Arik berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya peran aktif dalam mendukung program ini. “Kalau semua peserta disiplin dan ikut berkontribusi, manfaatnya bisa terus dirasakan semua orang. Program ini membantu banyak keluarga, bukan hanya individu,” tutupnya. (rn/ra/red).
