Kafe Resha di Kota Madiun (ist)
SURABAYA, BIDIKNASIONAL.com – Dugaan penangkapan yang melibatkan seorang perempuan bernama Yuni Listyani bersama tiga orang lainnya di sebuah kafe di Kota Madiun menuai sorotan. Informasi yang beredar juga memunculkan isu adanya permintaan uang hingga puluhan juta rupiah, yang kini menjadi perhatian publik.
Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa (21/4/2026) sekitar pukul 01.30 WIB di sebuah tempat hiburan malam di kawasan Jalan Ringroad, Madiun. Yuni Listyani diketahui merupakan pemilik kafe tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, penindakan diduga dilakukan oleh anggota unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dari Polda Jawa Timur. Namun hingga kini, belum ada keterangan resmi yang menjelaskan kronologi maupun status hukum pihak-pihak yang diamankan.
“Sementara itu, Kombes Pol Ganis Setyaningrum, S.Si., M.H. yang menjabat sebagai Direktur Reserse PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) dan PPO (Pidana Perdagangan Orang) Polda Jawa Timur saat dikonfirmasi BIDIKNASIONAL.com melalui selulernya, pada, Jumat, (24/04/2026) terkesan enggan untuk memberikan keterangan.
Selain itu, muncul pula dugaan bahwa di lokasi tersebut terdapat pemandu lagu (LC) yang masih berusia di bawah 18 tahun. Informasi ini masih memerlukan pendalaman lebih lanjut dari aparat penegak hukum.
Yang menjadi sorotan, beredar kabar adanya permintaan sejumlah uang dengan nominal mencapai puluhan juta rupiah terkait penanganan perkara tersebut. Isu ini memicu pertanyaan dari masyarakat terkait transparansi dan prosedur penegakan hukum yang dijalankan.
Sejumlah pihak menilai, jika benar ada praktik di luar prosedur, maka hal tersebut harus segera diusut secara terbuka. Di sisi lain, apabila informasi tersebut tidak benar, klarifikasi resmi dari kepolisian juga dinilai penting untuk menghindari kesimpangsiuran.
Hingga berita ini ditulis, upaya konfirmasi kepada pihak kepolisian masih terus dilakukan. Belum ada pernyataan resmi dari Polda Jawa Timur terkait kebenaran informasi penangkapan maupun isu yang menyertainya.
Pengamat hukum menilai, transparansi menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Setiap tindakan, terutama yang menyangkut dugaan pelanggaran serius, harus disertai penjelasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penulis : Supra.99
