Dewan Mura: P4 Harus Jadi Kompas Moral Pembangunan di Bumi Tana Malai Tolung Lingu
Wakil Ketua Komisi II DPRD Mura, H. Johansyah, S.E., M.I.P. (efn)
PURUK CAHU, BIDIKNASIONAL.com – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Murung Raya, H. Johansyah, S.E., M.I.P., menegaskan bahwa Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) harus menjadi landasan moral dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Murung Raya, Senin, 20/07/2026.
Menurutnya, nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi dasar ideologi negara, tetapi juga sejalan dengan kearifan lokal masyarakat Dayak yang telah diwariskan secara turun-temurun.
Ia mengatakan, semangat gotong royong, musyawarah mufakat, toleransi, dan kepedulian sosial yang terkandung dalam Pancasila telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Bumi Tana Malai Tolung Lingu.
“Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila merupakan landasan dasar kehidupan masyarakat. Nilai gotong royong, musyawarah mufakat, dan tenggang rasa yang terkandung dalam Pancasila telah hidup dan berkembang di tengah masyarakat Dayak sejak dahulu. Nilai-nilai tersebut harus terus dijaga agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman,” ujar H. Johansyah.
Pancasila Selaras dengan Kearifan Lokal
Menurut H. Johansyah, tidak ada pertentangan antara nilai-nilai Pancasila dengan adat dan budaya masyarakat Dayak. Sebaliknya, keduanya saling melengkapi dan memperkuat dalam menjaga kehidupan bermasyarakat yang harmonis.
Ia menjelaskan bahwa sila pertama mencerminkan kehidupan spiritual masyarakat yang menjunjung tinggi Ketuhanan Yang Maha Esa.
Sementara sila kedua dan ketiga tercermin dalam semangat kebersamaan, persatuan, serta filosofi Huma Betang yang mengedepankan kehidupan berdampingan dalam keberagaman.
Adapun sila keempat dan kelima, lanjutnya, menjadi pedoman dalam pelaksanaan musyawarah adat serta mewujudkan keadilan dalam kehidupan sosial dan pengelolaan sumber daya.
“Apabila Pancasila dilepaskan dari kehidupan masyarakat, maka pembangunan hanya akan berorientasi pada aspek fisik tanpa memiliki landasan moral. Kondisi tersebut tentu tidak kita harapkan,” tegasnya.
Dorong Implementasi Nilai Pancasila
Sebagai Wakil Ketua Komisi II DPRD Murung Raya, H. Johansyah menilai DPRD memiliki tanggung jawab untuk mengawal implementasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap kebijakan daerah.
Ia mendorong Pemerintah Kabupaten Murung Raya agar mengintegrasikan nilai-nilai P4 dalam penyusunan peraturan daerah, pelaksanaan program pembangunan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Selain itu, pemerintah juga diharapkan memperkuat pendidikan karakter berbasis Pancasila di lingkungan sekolah maupun lembaga adat, serta memberikan keteladanan melalui sikap jujur, disiplin, dan adil dalam menjalankan pemerintahan.
Pembangunan infrastruktur boleh berkembang dan pertumbuhan ekonomi harus terus didorong. Namun semuanya harus ditopang oleh fondasi ideologi yang kuat. Pancasila harus menjadi kompas dalam setiap kebijakan, bukan sekadar simbol,” katanya.
Ajak Seluruh Elemen Masyarakat
Di akhir penyampaiannya, H. Johansyah mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari tokoh adat, tokoh agama, aparatur sipil negara (ASN), hingga generasi muda untuk terus menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Menurutnya, penguatan karakter bangsa melalui Pancasila merupakan modal utama dalam menjaga persatuan, memperkuat pembangunan, serta mewujudkan masyarakat Murung Raya yang damai, adil, dan sejahtera.
Dengan menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara konsisten, kita dapat menjaga Bumi Tana Malai Tolung Lingu tetap harmonis, berdaulat, dan berkeadilan. Semangat inilah yang harus terus kita wariskan kepada generasi penerus,” pungkas H. Johansyah. (Efn)
