Gagal Penuhi Target 2022, DPRD Trenggalek Panggil 7 OPD Dalam Rapat Komisi ll
Obeng alias mugianto ketua Komisi II DPRD Kabupaten Trenggalek (1/3)// Foto: bud-nik
TRENGGALEK, BIDIKNASIONAL.com – Komisi II DPRD Kabupaten Trenggalek mengundang 7 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk klarifikasi yang dianggap gagal penuhi target di kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022.
” Kami sengaja mengklarifikasi 7 OPD penghasil pendapatan mengapa gagal penuhi target.Salah satunya adalah sehingga tidak tercapainya target, ” kata Mugianto, Ketua Komisi II DPRD setempat, Rabu (1/3/2023) siang.
Mugianto ketua komisi ll politikus dari fraksi partai demokrat menuturkan, diawal ini kita mengevaluasi gambaran rencana kegiatannya.Karena, kalau diawal bisa diantisipasi agar bisa terpenuhi target diakhir tahun 2023.” Ini merupakan langkah preventif kita agar yang menjadi tugas mereka bisa maksimal dan betul – betul serius untuk memenuhi target, ” imbuhnya.
Mugianto atau kang obeng sapaan akrabnya menyebut, dari alasan yang disampaikan oleh beberapa OPD ada yang bisa diterima oleh akal sehat kita dan ada juga kajian yang belum bisa kita terima.” Alasannya kadang – kadang OPD itu mempunyai beberapa jurus untuk menghindar.Kedepan tidak ada lagi alasan bagi mereka, ” tandasnya.
Politisi Demokrat ini menyampaikan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) sebenarnya ada potensi wisata yang perlu kita gali atau ditarik restribusi.Namun, tidak dilakukan oleh dinas tersebut.
Dia mencontohkan, wisata pantai Konang, Cengkrong atau tempat – tempat wisata yang saat ini banyak dikunjungi oleh masyarakat.” Itu salah satu potensi yang harus dioptimalkan.Jadi seharusnya ada petugas pungut supaya bisa memenuhi target pendapatan, ” ungkapnya.
Selanjutnya, dia menegaskan, beberapa opsi sudah kita sampaikan.” Jika memang dinas terkait belum bisa memaksimalkan apa perlu dikerjasamakan dengan pihak ketiga.Seperti pengelolaan Hotel Prigi.Jika pengeluaran rutin lebih besar dari pendapatan ini sangat membebani APBD, ” ujarnya.
Dia juga berharap agar aset – aset yang tidak mampu dikelola dengan baik, misalnya Rumah Coklat, Rumah Susu dan Demplot Pertanian itu bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga.Sehingga, tidak membebani APBD, namun justru mendapatkan penghasilan asli daerah (PAD).
“Jadi harus efektif dalam menggunakan anggaran supaya bisa mendongkrak APBD, ” tukasnya.
Dia juga menyinggung terkait target dari Rumah Sakit Panggul tahun 2023, yakni sebesar Rp 5 milyar.Namun, hingga bulan ketiga masih belum beroperasi.
Oleh karena itu, agar bisa target bisa terealisasi hingga akhir tahun perlu diklarifikasi.” Alasannya belum ada dokter dari ASN yang bertugas serta belum ada ijin operasi dari Kemenkes RI, ” tutupnya.
Laporan: bud-nik
Editor: Budi Santoso
