Wakil Ketua II DPRD Pesibar Ali Yudiem, SH (Foto: Taufik)
PESISIR BARAT, BIDIKNASIONAL.com –
Menanggapi persoalan tentang adanya oknum pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) yang tidak disiplin, menjadi sorotan berbagai komponen masyarakat di Pesibar, termasuk lembaga DPRD.
Wakil Ketua II DPRD Pesibar Ali Yudiem, SH mengkritisi prilaku indisipliner yang diduga dilakukan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pesisir Barat, Eksir Abadi
Ditemui diruang kerjanya, Selasa 11-4-2023 pada bidiknasional.com Ali Yudiem mengaku sangat menyesalkan adanya tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh salah seorang Pejabat Pemkab Pesibar apalagi sekelas Kepala Dinas.
Ali menyebut, ketidakdisiplinan Eksir Abadi sebagai Kadispora menunjukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan tingkat kedisiplinan di lingkup Pemda Pesisir Barat yang cukup buruk. Menurutnya,Kepala dinas diberikan amanat dan kepercayaan untuk melaksanakan jabatannya, untuk itu Kadis harus dapat menjadi contoh atau tauladan yang baik bagi jajarannya, baik dilingkup tempat bekerja dan lingkungannya.
“Prilaku yang malas dalam mengemban tanggung jawab seakan mencontohkan ketidaksiapan pejabat di Pesibar untuk memimpin suatu organisasi. Disini timbul pertanyaan, apakah pejabat tersebut tidak memahami pekerjaan, atau pejabat tersebut tidak ingin tau dengan pekerjaan,” tukas Politisi PKB itu.
“Yang namanya pejabat pasti dan harus mempunyai resiko dan tanggung jawab yang tinggi kepada satuan kerja yang ia pimpin, jangan hanya menjabat untuk mendapatkan tunjangan semata,” tegas Ali Yudiem.
Ali meminta agar pihak terkait khususnya Inspektorat dan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk mengevaluasi tingkat kedisiplinan pejabat di wilayah setempat dan memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku bagi pejabat yang tidak disiplin.
Selain itu, ia juga meminta agar absensi dengan metode finger print yang dapat diakal-akali bisa segera dibenahi, supaya ASN di Pesisir Barat benar-benar bekerja secara profesional dan dapat mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang berakhlak dalam rangka mewujudkan Good Governance and Clean Government.
“Dinas terkait jangan terbuai dengan alat itu (Finger Print), karena alat itu sangat mudah untuk diakali, seperti memakai sidik jari teman yang lain, atau memakai sidik jari staf, itu bisa semua, maka dari itu bagi pejabat pengawas yang berwenang untuk benar-benar mengawasi kinerja pejabat,” tegas Wakil Ketua II DRPD Pesibar tersebut.
Diakhir pembicaraan, Ali Yudiem menekankan suatu jabatan bukan hanya untuk meningkatkan golongan, bukan pula semata hanya untuk menambah tunjangan kinerja (Tukin), tapi beban kerja yang berat, tanggung jawab yang berat, perhatian yang lebih, dan loyalitas lain yang diperlukan sehingga dapat menjalankan suatu instansi dengan baik dan mencapai kinerja yang maksimal,” tutup Ali.
Laporan: TAUFIK
Editor: Budi Santoso
