Massa yang tergabung dalam aliansi Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) dan Organisasi Kemahasiswaan (Ormawi) geruduk kantor Pemerintah Kabupaten Lahat (16/5/2023) Foto.dok: Adi
LAHAT, BIDIKNASIONAL.com – Ratusan massa yang tergabung dalam aliansi Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) dan Organisasi Kemahasiswaan (Ormawi) geruduk kantor Pemerintah Kabupaten Lahat (16/5/2023).
Tuntutan disampaikan oleh OKP dan Ormawi tentu menjadi tanda tanya. Pasalnya, hampir 5 (Lima) tahun di era kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat ada janji yang belum terealisasi.
Menurut peserta demo dalam penyampaiannya mengatakan, kemiskinan di kabupaten lahat meningkat, kendaraan angkut batubara sering lalu lalang. Dampak yang terjadi debu batu bara beterbangan hingga mengganggu kesehatan pernapasan akibat pekatnya debu tersebut, bahkan saat ini jalan di daerah ini makin rusak.
“Kami mempertanyakan realisasi dan CSR yang tidak transparan, hingga kini dana desa dari 500 jt – 2 milyar ternyata hanya janji saja. Kampus negeri yang dijanjikan belum ada hingga saat ini. Jalan transmigrasi sp 6, 3, 4, 5,7 dan 8 palembaja seperti kubangan kerbau,” cetus peserta orasi.
Lebih lanjut disampaikan,” Pengelolaan pendapatan asli daerah yang banyak bocor contoh retribusi parkir, retribusi rumah
makan, retribusi hotel dan BPHTB
Tahun 2013. Dulu retribusi parkir itu 500 juta, kabarnya sekarang cuma 150 juta. Ini tahun 2023, 10 tahun selisih, berani transparan,” ujarnya.
“Kami juga mempertnyakan harga air PAM Lahat termahal di Sumsel, tahun 2022 naik 100% padahal Plt Bupati Kabupaten Muara Enim Ahmad Usmarwi Kaffa menunda kenaikan tarif PAM. Jika dilihat disitu saja, banyak masyarakat yang teriak terhadap kebijakan pemerintah kabupaten lahat,” tegas salah seorang peserta orasi.
Menanggapi keluhan peserta aksi tersebut, Bupati Kabupaten Lahat Cik Ujang didampingi Wakil Bupati Kabupaten Lahat Haryanto beserta jajaran menepis tudingan yang disampaikan oleh para peserta aksi.
Menurut Cik Ujang, semua itu tidak benar, dan ada prosedurnya. Jika di lihat dari pembangunan jalan ke daerah trans sp itu sudah di aspal namun tidak seluruhnya di karenakan anggaran pemerintah kabupaten lahat terbagi dan tidak bisa terfokus semu. Bahkan kami beserta jajaran disini menyempatkan istirahat sejenak untuk sholat berjamaah di daerah sawitan sana.
Lanjut CU, Debu dan jalan rusak yang berada di area Merapi itu bukan wewenang pemerintah daerah, kami disini hanya menyurati perusahaan tambang untuk sama – sama memperbaiki jalan yang rusak dan membeli 2 unit mobil penenyedot debu, kalau jln untuk wewang provinsi.
“Kami sudah menghimbau kepada pihak perusahaan melalui surat untuk menggunakan jalan lain, sehingga aktivitas dan dampak buruk dari kegiatan angkutan batubara bisa dihindarkan. Saat ini juga pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan anggaran desa dari 500 jt hingga 2 Milyar. Alhamdulilah sudah terealisasi namun bertahap.
“Kita juga sudah menyiapkan lahan untuk pembangunan kampus UIN di daerah sebrang dan pemerintah telah menjalin kerjasama. Dari pihak UIN meminta lahan 12 hektar itu sudah disiapkan lokasinya di sebrang. Jangan sampai selalu masyarakat kabupaten lahat di adu domba oleh pihak – pihak tertentu untuk kepentingan politik. Apalagi ada dugaan yang dari PPK maupun PPS, itu jangan mau di ajak untuk demo. Tugasnyakan sudah jelas sebagai panitia pemilu, laporan itu sampai ke kami,” cetus cik ujang.
Laporan: Adi
Editor: Budi Santoso
