Warga Terdampak Pengadaan Tanah PLTA Kombih 3 Tolak Hasil Pengukuran BPN
Syahril Tinambunan (Foto: Agus BN.com)
SUBULUSSALAM, BIDIKNASIONAL.com – Hasil pertemuan masyarakat dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait hasil pengukuran lahan lokasi pembangunan PLTA Kombih 3 (45 MW) di Desa Jontor, wilayah Kecamatan Penanggalan tidak memberikan hasil.
Bahkan masyarakat dikabarkan bubar pada saat rapat dengan pihak BPN di Kantor Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam yang dilaksanakan pada, Selasa (10/10/2023).
“Kami selaku masyarakat menilai pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Subulussalam tidak berlaku adil dalam melakukan pengukuran tanah kami. Tuntutan kami, seperti kurangnya lahan yang diukur BPN dengan alas tanah masyarakat jauh berbeda. Kemudian tentang jalan yang ada dilahan masyarakat juga belum ada solusinya. Sehingga kami menolak penandatanganan kelengkapan dokumen pengadaan tanah pembangunan PLTA tersebut,” ujar Syahril Tinambunan.
Menurut Syahril, sebahagian lahan masyarakat tersebut telah memiliki hak alas tanah, berupa Sertifikat, Akta dan SKT dari Desa. Dalam hak alas tersebut sudah jelas tertera ukuran tanah. Namun katanya, hasil dari pengukuran yang dilakukan pihak BPN sangat jauh berbeda.
Ia mengatakan, bahwa sangat mendukung terkait dengan pembangunan PLTA tersebut. Namun disisi lain, ia mengingatkan agar tidak ada masyarakat yang dirugikan.
Syahril Tinambunan juga mengingatkan MoU tentang penyerapan tenaga kerja lokal hingga kini belum ada realisasinya.
” Oleh sebab itu, atas nama masyarakat yang terkena dampak pengadaan tanah PLTA Kombih 3 meminta kepada Manajemen PLTA dan pihak-pihak terkait agar menyelesaikan persoalan ini dengan arif dan bijaksana,” harap Syahril.
Jum,at (13/10), media melakukan konfirmasi ke kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Subulussalam, namun belum berhasil mendapat keterangan hingga berita ini disusun dan dikirim ke meja redaksi.
Laporan: Agus Darminto
Editor: Budi Santoso
