Rapat paripurna DPRD Kabupaten Blitar dengan agenda Pembahasan LKPJ Bupati Blitar di Gedung Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar Rabu malam (20/03/24). (dok.foto: sastro BN.com)
BLITAR, BIDIKNASIONAL.com – Hari ini Rabu (20/3) DPRD Kabupaten Blitar mengadakan rapat paripurna membahas Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Blitar Hajjah Rini Syarifah tahun 2023.
Rapat paripurna diikuti oleh Wakil Ketua DPRD, anggota DPRD, Bupati Blitar, Forkopimda, kepala dinas di lingkup pemerintah kabupaten Blitar. Rapat paripurna digelar di gedung DPRD kabupaten Blitar pada malam hari.Â
Usai menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, wakil ketua Dewan Muhamad Rivai diampingi Mujib dari Gerindra langsung membacakan susunan acara yakni pembacaan tanggapan dari Dewan tentang LKPJ bupati Blitar yang dimulai dari Partai Amanat Nasional, Gerindra Nasdem, Golkar Demokrat, PDIP dan terakhir Partai Kebangkitan Bangsa.
Ansori yang maju sebagai juru bicara Partai Amanat Nasional mengatakan, pertama tama mengucapkan selamat berpuasa kepada umat Islam disusul dengan ucapan selamat atas prestasi yang diraih kabupaten Blitar. Selain itu Ansori juga menghitung beberapa hal yang menjadi perhatian bupati Blitar. Diantaranya adalah tentang jalan-jalan di kabupaten masih perlu perhatian extra bupati, adanya kas yang hingga saat ini masih kosong sertai masalah stunting di kabupaten Blitar. Untuk Partai Amanat Nasional minta Bupati untuk serius menangani masalah ini.
Sementara untuk sesi selanjutnya dari partai Gerindra Nasdem melalui juru bicara Sunarto ST mengkritisi beberapa hal yang gagal ditangani Bupati Rini Syarifah. Diantaranya adalah proses pembangunan yang meskipun menghabiskan uang tapi justru kurang berhasil. Salah satu contohnya pembangunan RS Ngudi Waluyo yang amburadul bahkan sudah ganti pelaksananya. Juga jembatan Dawuhan yang menghabiskan dana Rp 7,6 . miliar tetapi sudah diberi batas waktu juga tetap tak berhasil. Hingga sekarang jembatan Dawuhan sudah ganti pelaksana dan ganti tahun tetap belum bisa berdiri tegak. Terus Kasda kosong bagaimana ini bisa terjadi, stunting bukankah sudah ada dananya kenapa kurang berhasil?
Di pihak lain juru bicara partai golkar demokrat Endah juga menyoroti kekurangan Bupati Blitar. Menurut Endah Bupati harus lebih pintar dalam mengelola aset misalnya stadion Srengat bisa mendatangkan keuangan bagi daerah. Bupati harus bisa mengelola aset aset daerah lainnya, pemantapan tata kelola pemerintahan daerah serta kabupaten Blitar harus bebas stunting.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga tak mau kalah dalam memberikan kritikan kepada bupati agar kabupaten Blitar lebih baik. Sang juru bicara Hendik Budi Yuwantoro yang juga wartawan ini getol menyoroti kekurangan Bupati.
Memang benar Bupati bisa menaikkan keuangan yang rata rata Rp. 300Â miliar. Tetapi angka itu terlalu kecil dan target yang ditapkan terlalu rendah. Rasio keuangan daerah yang rendah sehingga pemerintah kabupaten sangat menggantungkan pusat.
Bupati juga kurang peka terhadap perkembangan jalan hingga masyarakat menanami dengan pohon pisang. Sehingga jalan jalan yang rusak menjadi biasa bagi masyarakat. Serta bupati kurang peka terhadap perkembangan desa sehingga dalam mengatur desa kurang berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten. (adv)
Laporan: Sastro
Editor: Budi Santoso
