Bupati Jombang dan Ketua DPRD Jombang Terima penghargaan mempertahankan Opini WTP dari BPK- RI perwakilan Jawa- Timur (tok)
JOMBANG, BIDIKNASIONAL.com – Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah istilah yang diberikan oleh auditor kepada suatu entitas keuangan, khusus untuk pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah auditor nya adalah Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Setiap tahun BPK melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan sebagai pertanggung jawaban penggunaan anggaran baik kepada pemerintah pusat berupa pengelolaan APBN maupun kepada pemerintah daerah dalam mengelola APBD.
Maka selanjutnya Pemkab Jombang kembali menorehkan capaian membanggakan di bidang tata kelola keuangan daerah. Untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut, Pemkab Jombang berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Pada predikat tertinggi dalam audit keuangan pemerintah tersebut diserahkan langsung Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, kepada Bupati Jombang Warsubi, bersama Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji, di Auditorium BPK Perwakilan Jawa Timur, Jumat (29/5/2026).
Selain itu pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) itu juga dilakukan secara serentak kepada 33 pemerintah kabupaten/kota lainnya di Jawa Timur sebagai bagian dari tugas konstitusional BPK dalam menilai kewajaran laporan keuangan.
Bupati Jombang Warsubi mengungkapkan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, opini WTP bukan hanya simbol penghargaan administratif, tetapi bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
“Alhamdulillah, Kabupaten Jombang mampu menjaga konsistensi opini WTP selama 13 kali berturut-turut. Ini bukan sekadar prestasi, tetapi standar kewajiban yang harus terus dijaga dan ditingkatkan,” kata Warsubi.
DPRD Jombang pun turut menginspirasi pada opini WTP ke-13 Berturut-turut, mengingatkan anggaran Harus Berdampak Nyata bagi Rakyat.
Bupati yang akrab disapa Abah Bupati itu menilai keberhasilan mempertahankan opini WTP tidak lepas dari sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan DPRD Jombang. Menurutnya, kolaborasi yang sehat antara eksekutif dan legislatif menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
“DPRD Jombang selama ini sangat mendukung berbagai program pembangunan daerah. Begitu pula pemerintah daerah selalu membuka ruang masukan dan evaluasi demi kemajuan Jombang,” ujarnya.
Bupati Jombang Warsubiarsubi juga menegaskan bahwa capaian tersebut harus menjadi motivasi bagi seluruh aparatur Pemkab Jombang untuk terus memperkuat pengelolaan anggaran yang transparan, efisien, dan tepat sasaran.
Selain itu disampaikannya, ketertiban administrasi keuangan harus berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Ke depan kami berkomitmen mengoptimalkan pengelolaan APBD melalui efisiensi belanja dan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), demi mewujudkan Jombang yang maju dan sejahtera untuk semua,” ujarnya.
Bahkan Warsubi juga menambahkan, setiap rekomendasi dan catatan evaluasi dari BPK akan menjadi perhatian serius bagi seluruh organisasi perangkat daerah untuk terus melakukan pembenahan.
Pada prosesi penyerahan opini WTP tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo, Inspektur Kabupaten Jombang Abdul Madjid Nindyagung, serta Kepala BPKAD Kabupaten Jombang M. Nashrullah. (Tok)
