Kiai Asep tampak memberikan presentasi tentang sejarah NU (foto: dji)
SURABAYA, BIDIKNASIONAL.com – Ketua Jaringan Komunikasi Santri Nusantara (JKSN) Prof Dr KH Asep Saifuddin Chalim, MA mengemukakan, agar NU tidak kehilangan identitas sejarahnya.
Hal itu dikemukakan oleh Kiai Asep dalam acara diskusi publik oleh Pokja wartawan Grahadi yang mengambil thema “Transportasi Reorientasi kepemimpinan NU abad II” di kantor JKSN Rabu(12/8).
Menurut dia, modernisasi tidak boleh diterjemahkan sebagai pemutusan hubungan dengan pesantren yang menjadi akar kelahiran NU.
Kiai Asep menilai NU sejak awal dibangun bukan sekadar sebagai organisasi kemasyarakatan, melainkan sebagai wadah untuk menyatukan kekuatan pesantren dan ulama dalam menghadapi persoalan keumatan serta kebangsaan.
Pesantren, katanya, bahkan telah menjadi pusat pendidikan sekaligus perlawanan masyarakat jauh sebelum Indonesia berdiri.
“Sentral-sentral perlawanan adalah pondok-pondok pesantren, tetapi mudah dilumpuhkan karena berdiri sendiri-sendiri,” ujar Kiai Asep.
Situasi itulah yang kemudian mendorong para ulama membangun kekuatan kolektif. Salah satu mata rantai pentingnya adalah lahirnya Nahdlatul Wathan di Surabaya pada 1916 sebagai ruang kaderisasi generasi muda pesantren.
Dari proses tersebut, gagasan membangun organisasi yang lebih besar terus berkembang hingga akhirnya NU berdiri pada 1926.
Kiai Asep menyebut proses itu tidak dapat dilepaskan dari peran KH Abdul Wahab Hasbullah, KH Hasyim Asy’ari dan sejumlah ulama pesantren lainnya.
Menurutnya, KH Hasyim Asy’ari menghendaki NU tidak lahir sebagai kendaraan perseorangan, melainkan sebagai representasi lembaga-lembaga pesantren yang diwakili para ulama.
Pembahasan yang kemudian dikenal melalui Komite Hijaz menjadi salah satu fase penting sebelum penggunaan nama Nahdlatul Ulama.
Struktur awal organisasi pun menempatkan ulama sebagai pusat kepemimpinan, dengan KH Hasyim Asy’ari sebagai Rais Akbar, KH Ahmad Dahlan Ahyad sebagai wakil, KH Abdul Wahab Hasbullah sebagai Katib Awwal dan KH Abdul Chalim sebagai Katib Tsani.
“Kesimpulannya bahwa Nahdlatul Ulama itu adalah rumah besarnya pesantren, organisasi yang didirikan oleh pesantren-pesantren besar oleh tokoh-tokohnya. Dominannya adalah Syuriyah,” kata Kiai Asep.
Dari sejarah tersebut, Kiai Asep kemudian menarik persoalan ke konteks Muktamar ke-35. Ia menilai dinamika sejumlah muktamar sebelumnya perlu menjadi bahan evaluasi, khususnya terkait mekanisme penyelenggaraan dan proses pengambilan keputusan.
Ia mengingatkan agar forum tertinggi NU tidak justru kehilangan kendali dari para ulama.
“NU harus dikendalikan oleh ulama, jangan diatur oleh anak-anak muda yang berapa jumlahnya, berapa segelintir, kemudian mereka mengendalikan muktamar dengan kedzaliman-kedzaliman,” tegasnya. (dji)
