ATAMBUA, NTT, BN – Ratusan Warga perbatasan RI-RDTL Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu NTT mengadakan aksi protes di Pintu Lintas Batas Negara (PLBN) RI-RDTL Motaain dan segel pintu utama PLBN pada, Kamis (17/1/2019) siang.
Aksi protes ini dilakukan terkait ketidak puasan masyarakat setempat dengan kebijakan BNPP Motaain yang mempekerjakan orang dari luar Desa Silawan. Sebelumnya, ketika diadakannya pembebasan lahan untuk pembuatan PLBN Motaain pada Bulan April Tahun 2016 lalu, Pemerintah Daerah Belu mengadakan kesepakatan dengan masyarakat untuk mempekerjakan masyarakat lokal, khususnya masyarakat Desa Silawan.
Namun kenyataannya dalam perjalanan pada tahun 2016, ada banyak pekerja yang di datang dari luar daerah Desa Silawan dengan alasan tenaga kontrak yang ada pada PLBN langsung ditentukan oleh Pemerintah Pusat, sehingga masyarakat Desa Silawan hanya diberikan kesempatan untuk bekerja sebagai Security dan Cleaning Service saja. Dalam perjalanan waktu, ternyata PLBN Motaain mempekerjakan satu orang security dengan status sebagai tenaga kontrak. Selang waktu kemudian, ditambah lagi tiga orang pekerja baru. Masyarakat Desa Silawan masih diam. Mereka berpikir, dari kuota 17 orang yang kontrak sebagai Security, masih ada kuota 14 orang.
Berbuntut dari persoalan ini akhirnya amarah masyarakatpun memuncak ketika pada bulan Januari 2019, tiba-tiba PLBN kembali menambah sembilan orang menjadi tenaga security. Dengan demikian kuota yang tersisa bagi masyarakat Silawan hanya tiga orang. “Kami bukan masyarakat bodoh yang terus dibodohi,” kecam Vester Wadan, Kepala Dusun Halibadar, Desa Silawan Kecamatan Tastim Kabupaten Belu NTT.
Pantauan media ini terlihat jelas masyarakat yang datang menutup PLBN Motaain, terus menghadang dan memeriksa kendaraan yang keluar masuk ke PLBN Motaain. Beberapa ibu terus berteriak bahkan meminta Kepala PLBN Motaain, Tiolan Hutagalung untuk datang menemui mereka di lokasi aksi. Selang beberapa saat kemudian, Tiolan Hutagalung pun datang ke lokasi aksi dan menemui masyarakat yang tidak puas terus meneriaki Tiolan. Tiolan Telah mengingkari janjinya dengan warga perbatasan. Tiolan pun langsung menjawab teriakan massa, “Keputusan Tenaga Kontrak untuk para Security ada di tangan pemerintah pusat. Kami tidak punya kewenangan apa-apa,” ujar Tiolan yang terus mendapat teriakan para peserta aksi.
Beberapa tudingan dari masyarakat yang mengatakan Tiolan sebagai pembohong membuat Tiolan harus mengeluarkan air matanya. Masyarakat pun terus menyampaikan tuntutan mereka agar pemerintah, dalam hal ini PLBN, harus tetap konsisten dengan janji awal saat melakukan pembebasan lahan.
“Kami memang tidak pandai tetapi kami minta agar pekerjaan yang tidak membutuhkan skil khusus seperti Security dan Cleaning Sevice untuk dimaksimalkan kepada kami masyarakat Silawan,” ujar Vester salah satu warga silawan yang hadir dalam aksi itu.
Aksi massapun terus berteriak dan tak ada penyelesaian sehingga jadwal perjalanan dinas yang seharusnya dilakukan oleh Tiolan ke Jakarta, lalu Tiolanpun pergi meninggalkan massa aksi dan kembali ke dalam mobilnya, untuk segera berangkat ke Bandara A.A Bere Tallo Haliwen.
Namun, masyarakat dengan sigap langsung memblokade jalan yang akan dilalui oleh Tiolan. Tiolan pun dipaksa turun dan harus membuat kesepakatan. Setelah pihak aparat kepolisian melakukan komunikasi dengan Tiolan dan massa aksi, Tiolan pun akhirnya kembali turun dari mobil dan membuat kesepakatan dengan masyarakat.
“Kata Tiolan, Jujur saja, keputusan ini ada pada pihak pemerintah pusat. Kami tidak punya kewenangan apa-apa. Saya sekarang akan berangkat Jakarta untuk membahas masalah kontrak ini dengan pemerintah pusat,”.ujarnya.
Penjelasan singkat Tiolan ini membuat masyarakat tidak puas dan meminta Tiolan untuk batalkan perjalanan ke Jakarta. Massa aksi meminta agar semua permasalahan diselesaikan terlebih dahulu, baru Tiolan boleh ke Jakarta. Akhirnya, Tiolan pun turuti permintaan warga massa aksi dan meminta lima orang perwakilan. (anis ikun/Jati)
