SURABAYA, JATIM, BN – Adalah kinerja anggota Komisi IX DPR RI, ditugaskan langsung oleh fraksi partai demokrat mengawasi sosialisasi Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) khususnya Jawa Timur. Selaku mitra kerja wilayah Surabaya-Sidoarjo, Dra. Lucy Kurniasari memberikan penjelasan pada sambutan pidatonya untuk warga Gubeng Airlangga, Gubeng, Surabaya, sekaligus membuka jalannya acara ” Sosialisasi Advokasi & Komunikasi Informasi Edukasi Program KKBPK tahun 2019, (18/03/2019).
“Saya pernah tergabung dalam Paguyuban Cak & Ning tahun 1986 mendampingi Wali Kota Purnomo Kasidi,” kata Lucy Kurniasari mengawali sambutannya.
Lucy mantan Ning 1986, menjelaskan Kelurahan Airlangga menjadi titik di gelarnya acara berkesinambunganan ini merupakan tugas serempak bersama yang dilaksanakannya pada 13 Provinsi, 137 kota/kabupaten. Kaitannya anggota Komisi IX DPR RI sendiri adalah salah satunya memiliki fungsi pengawasan dan evaluasi program KKBPK di Jawa Timur.
Lucy melanjutkan dalam kegiatan ini, Kampung KB dicanangkan kembali oleh pemerintah 14 Januari 2016, kemudian oleh Wali Kota dan bupati seluruh Indonesia di tindak lanjuti dengan membentuk satu kampung KB di wilayah daerahnya masing-masing.
Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah kota Surabaya tahun 2017 membentuk 32 wilayah Kampung KB.
Mantan calon Wali Kota Surabaya ini, menjelaskan, slah satu program yang berkaitan dalam lawatan sosialisasi KIE, program yang lainnya adalah program Genre Ceria yang mana bahwa idealnya untuk perempuan berusia 21 tahun dan laki-laki 25 tahun artinya untuk reproduksi janinnya sudah cukup matang dan dapat mempersiapkan masa depannya membina keluarganya lebih baik. Fungsi komisi IX sendiri mendorong berjalannya sosialisasi agar masyrakat menjadi keluarga berkualitas.
Shodiqin, SH, MM Nara sumber utama Pejabat Eselon III , Sekretaris Badan Perwakilan BKKBN Jawa Timur dalam pidatonya menguraikan, dasar pelaksanaan Program KKBPK diatur dalam amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009Â tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
“Penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia,” tuturnya.
Dalam perkembangannya penduduk Jatim berjumlah lebih dari 39 juta, 60% nya adalah penduduk usia produktif (15 – 64 tahun), yang di namakan Bonus Demografi.
Sodikin menjelaskan, adapun masalah-masalah kependudukan Jatim yang memerlukan peran serta semua elemen masyarakat antara lain :
a. Kuantitas penduduk : Jumlahpenduduk yang banyak (peringkat kedua penduduk terbanyak di Indonesia, setelah Jawa Barat ) meski tingkat LPP nya cukup rendah (0, 67)dan TFR(2,01, SDKI 2017 );
b. Kualitas penduduk : IPM Jawa Timur ranking 16 se-Indonesia (70, 28), rata-rata lama sekolah 7.23 tahun, Angka Harapan Hidup saat lahir : 72,06 tahun;
c. Mobilitas penduduk : Urbanisasi ke kota-kota besar (Malang, Surabaya)
Terkonsentrasinya penduduk usia produktif sehingga perkembangan di kota kecil tidak dapat berjalan dengan optimal, demikian juga dengan yang terjadi di desa karena banyak penduduk usia produktif yang bermigrasi ke kota ;
d. Daya dukung dan daya tampung lingkungan : alih fungsi lahan untuk industri, berkurangnya lahan pertanian, krisis air, dll.
Sodikin melanjutkan, Melihat Kondisi Kependudukan di Jawa Timur dapat dilaporkan sebagai berikut :
a. Pencapaian TFR Tahun 2017 adalah 1,9 dari target 2,1 (SDKI 2017);
b. Persentase CPR adalah 63 % dari target kinerja 68, 71Â (SDKI 2017);
c.Unmetneed 7,8% dari angka yang diharapkan 8% (SDKI 2017);
d. ASFR 15-19 tahun membaik menjadi 30 dari target 50 (SKAP 2018).
Sodikin, menambahkan pendekatan Advokasi dan KIE yang diarahkan pada upaya peningkatan pengetahuan dan pemantapan kearah perubahan sikap untuk mengadopsi ide keluarga kecil yang dikembangkan melalui 4 tema isi pesan, yaitu :
a. Pembangunan Berwawasan  Kependudukan
b. Keluarga Berencana
c. GenRe/Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), melalui Usia ideal menikah yaitu minimal Wanita ≥ 21Tahun dan Pria ≥ 25 Tahun. Penyediaan Informasi Kesehatan Reproduksi melalui PIK/R; Pencegahan TRIAD KRR (Katakan tidak pada pernikahan dini, seks pra nikah dan Napza).
d. Ketahanan keluarga, melalui pendekatan 8 fungsi keluarga sebagai awal pelaksanaan revolusi mental, dan 4 Terlalu (Terlalu Muda, Terlalu banyak, Terlalu Dekat, Terlalu Tua). Bahkan dikembangkan untuk mendukung program 1000 hari pertama kehidupan dalam menanggulangi Stunting.
e. Ada 7 (tujuh) jenis Alat Kontrasepsi (ALOKON ) yang digunakan BKKBN yaitu Pil, Suntik, Kondom, Implan , IUD, serta MOP dan MOW yang mempunyai  kriteria dan fungsi masing-masing yaitu:
1). Menunda kelahiran anak gunakan Pill, Suntik dan Kondom ;
2). Mengatur Jarak kelahiran anak gunakan Implan dan IUD,
3).Tidak ingin anak lagi gunakan Metode Operasi Pria (MOP) dan Metode Operasi Wanita (MOW).
Keempat tema tersebut harus mengacu pada tema sentral dengan tagline “Ayo Ikut KB, Kalau Terencana Semua Lebih Mudah dan dapat dikemas dan dikembangkan dengan kearifan lokal “. Ajaknya
Lalu sodikin menyorot Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Advokasi dan KIE Program KKBPK Tahun 2019 bersama Mitra Komisi IX DPR RI yang dikemas dalam KIE Kreatif melalui media tradisional/seni budaya merupakan implementasi dari KIE Program KKBPK yang segmented Dalam upaya mengoptimalkan   pendayagunaan media tradisional dan seni budaya dalam KIE Program KKBPK untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat.
Kepala perwakilan BKKBN Jatim melalui Sodikin berharap, tetap terjalin komitmen dan integrasi lintas sektor dalam mewujudkan masyarakat sejahtera dan keluarga berkualitas di kampung-kampung KB Jawa Timur.
Semoga kegiatan Sosialisasi Program   KKBPK memberikan manfaat pemahaman tentang pentingnya peningkatan kualitas keluarga,sehingga harapannya masyarakat lebih bahagia dan sejahtera.
Hadir dalam acara sosialisasi Tokoh masyarakat kelurahan Airlangga,Tokoh Agama dan ratusan undangan kader KB, Kader Posyandu Lansia dan yang lainnya. (boody).
